Minggu, 5 Juli 2020

BALIKPAPAN-Menanggapi surat pernyataan sikap Laskar Pangeran Antasari Kalimantan dan Satuan Siswa Pelajar dan Mahasiswa Pemuda Pancasila Kota Balikpapan, perihal RUU Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP), DPRD Balikpapan public hearing berasama Aliansi Nasional Anti Komunis (ANAK) NKRI, Minggu (5/7/2020).

Public hearing berlangsung di Ruang Rapat Paripurna dipimpin Ketua DPRD Balikpapan Abdulloh, diikuti sejumlah anggota DPRD Balikpapan. Meski, orasi penyampaian aspirasi tetap berlangsung, di depan halaman kantor DPRD Balikpapan. 

Ketua ANAK NKRI Balikpapan Abdul Rahim menyampaikan, sesuai dengan petunjuk arahan Majelis Ulama Indonesia (MUI), pihaknya memberi pernyataan sikap, Rakyat Balikpapan menolak keras RUU HIP.

Kemudian, mendesak pemerintah dan DPR RI untuk segera menghentikan pembahasan RUU HIP, mendesak pemerintah dan DPR RI untuk mencoret atau menghapus RUU HIP dari Prolegnas.

Selanjutnya, menolak keras segala bentuk dan gerakan kembalinya ajaran komunisme, marsisme dan lenimisme di bumi indonesia.

"Kurang lebih 1500 massa, tergabung dalam ANAK NKRI, semoga RUU HIP segera dicabut dari Proleknas," harap Abdul Rahim. 

Senada disampaikan Ketua DPRD Balikpapan Abdulloh, Alhamdulillah masyarakat Balikpapan masih peduli terhadap Indonesia Raya, Pancasila, Undang-Undang Dasar 45.

"Tidak mau Pancasila dicabik-cabik maka dari itu bentuk tanggung jawab, kita semua," kata Abdulloh. 

Ia juga mengatakan, dengan adanya sikap dari perwakilan ANAK NKRI, ditujukan kepada DPR RI itu, DPRD Balikpapan akan mewakili suara mereka agar RUU HIP tidak dibahas lagi.

"Melalui ANAK NKRI menyuarakan kepada pemerintah Pusat, DPR RI, Insha Allah petisi tidak lagi dibahas, kami siap mengantarkan itu dengan perwakilan ANAK NKRI," tegasnya. 

"Insha Allah seluruh 45 anggota DPRD Balikpapan, seluruh keluarga dan jajarannya, berserta masyarakat Balikpapan, kami yakin dan percaya akan menolak RUU HIP," tegasnya kembali. 

Dengan itu, DPRD Balikpapan akan mendampingi mereka dalam menolak perubahan ideologi Pancasila yang sudah dianut masyarakat Indonesia sedari dulu."

"Dasar sudah mapan tidak bisa diotak atik, sudah kita ikuti, kita panuti selama 74 tahun Indonesia merdeka, DPRD Balikpapan akan dampingi mereka," tandasnya.

Liputan: Yudi

Editor: Ahmad Yani