Senin 6 Juli 2026
BALIKPAPAN - Ketua Komisi IV DPRD Kota Balikpapan, Gasali, meminta seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) yang menjadi mitra Komisi IV terus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
Menurutnya, pelayanan publik harus menjadi prioritas, terutama di sektor ketenagakerjaan, kesehatan, dan pelayanan dasar lainnya.
"Kita mendorong agar kebijakan-kebijakan yang berpihak kepada masyarakat benar-benar diterapkan. Pelayanan dari dinas-dinas terkait harus terus ditingkatkan agar masyarakat bisa merasakan manfaatnya," kata Gasali, Senin (6/7/2026).
Ia mengatakan, secara umum pelaksanaan program pada mitra kerja Komisi IV berjalan dengan baik. Meski demikian, DPRD tetap akan melakukan pengawasan agar kualitas pelayanan tidak menurun.
"Yang terpenting pelayanan kepada masyarakat harus tetap diutamakan. Itu yang terus kami dorong," tambahnya.
Selain pelayanan publik, Gasali juga menyinggung perkembangan pembangunan Rumah Sakit Balikpapan Timur. Berdasarkan informasi yang diterimanya, proses pembangunan sudah memasuki tahap pelaksanaan setelah pemenang tender ditetapkan.
Ia menyebut rumah sakit tersebut dibangun di kawasan Lamaru, tepatnya di depan Kantor Polsek Balikpapan Timur. Pada tahap awal, proyek itu mendapat alokasi anggaran sekitar Rp45 miliar.
"Informasinya pekerjaan sudah berjalan di lapangan. Lokasinya di Lamaru dan tahun ini masuk anggaran tahap pertama sekitar Rp45 miliar," jelasnya.
Gasali juga menyoroti kualitas sejumlah proyek fisik yang belakangan dikeluhkan masyarakat. Salah satunya terkait kerusakan pada bagian siring dan area parkir yang mulai mengalami keretakan meski baru selesai dibangun.
Menurutnya, Komisi IV melakukan pengawasan dari sisi penggunaan anggaran, sedangkan pengawasan teknis menjadi tanggung jawab PPTK, konsultan pengawas, dan instansi terkait.
Namun, apabila ditemukan kerusakan pada masa pemeliharaan, pihak kontraktor harus segera melakukan perbaikan.
"Kalau memang ada kerusakan, kami minta konsultan dan PPTK lebih memperhatikan. Kalau memang menjadi tanggung jawab kontraktor pada masa pemeliharaan, tentu harus segera diperbaiki agar masyarakat bisa menggunakan fasilitas tersebut dengan aman dan nyaman," tegasnya.
Gasali menambahkan, Komisi IV akan kembali meninjau proyek tersebut dan tidak menutup kemungkinan memanggil pihak kontraktor apabila ditemukan persoalan yang perlu dipertanggungjawabkan. (Adys/*)