Senin 6 April 2026

BALIKPAPAN– Wakil Ketua DPRD Kota Balikpapan, Yono Suherman, menegaskan pentingnya pembentukan panitia khusus (pansus) untuk menyempurnakan aturan kode etik DPRD Kota Balikpapan agar pelaksanaan kinerja dewan berjalan lebih tertib dan terukur.

Menurut Yono, pembaruan aturan ini dilakukan sebagai bagian dari penyesuaian terhadap kondisi saat ini, sekaligus memastikan seluruh kegiatan DPRD tetap berjalan sesuai rencana kerja (renja) yang telah disusun.

"Dengan adanya penyesuaian ini, kita harapkan seluruh kinerja DPRD bisa berjalan sesuai rencana dan tidak ada kekosongan aturan, khususnya dalam hal kode etik,” ujarnya saat diwawancarai awak media, Senin (6/4/2026).

Ia menyoroti salah satu aspek penting yang perlu diatur lebih jelas, yakni pelaksanaan reses.

Menurutnya, meski reses sudah diatur dalam Undang-Undang, kondisi efisiensi anggaran membuat pelaksanaannya mengalami pembatasan.

" Dulu mungkin pesertanya bisa sampai 200 orang, sekarang karena efisiensi jadi sekitar 50 orang. Ini yang perlu kita atur, supaya tidak menimbulkan persepsi negatif di masyarakat,” jelasnya.

Yono menambahkan, tanpa pengaturan yang jelas, pembatasan tersebut berpotensi menimbulkan anggapan miring seolah-olah DPRD melakukan penghematan yang tidak transparan.

Selain reses, ia juga menyebut aturan terkait kedisiplinan, seperti tata berpakaian dan pengaturan perjalanan dinas, perlu diperjelas agar tidak terjadi kekosongan atau ketidaksesuaian dalam pelaksanaannya.

" Selama ini ada beberapa hal yang sudah diatur, tapi pelaksanaannya belum maksimal. Ini yang kita evaluasi agar ke depan bisa lebih baik,” katanya.

Melalui pembentukan pansus ini, DPRD berharap seluruh kegiatan dapat berjalan lebih terarah, sesuai aturan, serta dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

" Harapannya pansus ini benar-benar bisa memperbaiki aturan yang ada, sehingga kinerja DPRD semakin baik, baik untuk internal maupun untuk masyarakat,” tandasnya. (Adys/*)