Senin 30 Maret 2026
BALIKPAPAN — Wacana penyesuaian aktivitas masyarakat sebagai dampak kebijakan efisiensi Bahan Bakar Minyak (BBM) mulai merambah sektor pendidikan. Salah satu opsi yang mengemuka adalah pembelajaran jarak jauh guna menekan mobilitas.
Namun, hal ini mendapat tanggapan kritis dari Anggota Komisi IV DPRD Kota Balikpapan, Hj. Iim. Menurutnya, pengalaman selama pandemi menjadi pelajaran penting bahwa sistem pembelajaran daring tidak sepenuhnya efektif jika diterapkan kembali dalam kondisi saat ini.
Ia menilai, banyak kendala yang muncul, terutama dalam hal pengawasan dan kedisiplinan siswa.
"Kalau kembali ke daring, saya kurang sependapat. Kita sudah pernah mengalami saat pandemi, dan dampaknya cukup besar, terutama pada perilaku anak-anak,” ujarnya, Senin (30/3/2026).
Ia menjelaskan, salah satu persoalan utama dalam pembelajaran jarak jauh adalah sulitnya memastikan siswa benar-benar mengikuti proses belajar. Penggunaan smartphone yang tidak terkontrol juga kerap menjadi distraksi, sehingga materi pelajaran tidak terserap maksimal.
" Di rumah, kita tidak bisa memantau sepenuhnya. Anak bisa saja membuka hal lain di handphone, bukan belajar,” katanya.
Karena itu, ia menilai pembelajaran tatap muka tetap menjadi metode paling efektif. Interaksi langsung antara guru dan siswa dinilai penting, tidak hanya untuk penyampaian materi, tetapi juga dalam membentuk kedisiplinan dan karakter.
" Saya lebih mendukung tetap belajar di sekolah karena pengawasannya jelas dan interaksinya langsung,” tegasnya.
Selain itu, Iim juga menyoroti potensi tumpang tindih kebijakan jika pembelajaran daring diterapkan bersamaan dengan program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Menurutnya, hal tersebut justru dapat menimbulkan ketidakefisienan di lapangan.
" Kalau anak belajar di rumah tapi tetap harus datang ke sekolah untuk mengambil MBG, itu jadi tidak efektif,” ujarnya.
Ia juga mengingatkan pentingnya mempertimbangkan kondisi siswa, termasuk akses transportasi dan jarak tempuh ke sekolah, jika kebijakan efisiensi BBM benar-benar berdampak pada aktivitas pendidikan.
Iim menegaskan bahwa pernyataannya merupakan pandangan pribadi, sekaligus bentuk perhatian terhadap dampak kebijakan yang perlu dipertimbangkan secara matang.
Ia berharap, sebelum kebijakan diterapkan, pemerintah dapat mengkaji secara menyeluruh berbagai aspek, mulai dari kesiapan infrastruktur digital, efektivitas pembelajaran, hingga dampak sosial bagi siswa. (Adys/*)