Selasa 15 Juli 2025
Oleh: Syarif Syamsul
(Penjual Nasi Kuning)
Saya termasuk salah satu warga Balikpapan yang dianggap “beruntung.”
Setidaknya, begitu kata sebagian orang. Mereka menilai saya memiliki “akses lebih” hanya karena satu hal: saya berasal dari Suku Mandar.
Anggapan ini muncul bukan tanpa alasan. Saat ini, banyak posisi strategis di Balikpapan dipegang oleh mereka yang juga berasal dari Suku Mandar.
Dari jabatan tingkat RT, lurah, camat, hingga Wali Kota dan Ketua DPRD Kota, bahkan beberapa Kepala OPD, semuanya berdarah Mandar.
Tak berhenti di tingkat kota, Gubernur Kalimantan Timur dan Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Timur pun saat ini berasal dari Suku Mandar.
Maka, tak heran jika kemudian muncul asumsi bahwa sesama suku akan saling bantu, saling jaga, atau bahkan saling “buka jalan."
Namun, hidup tidak sesederhana garis keturunan. Salah satu persoalan yang terus menjadi tantangan di Balikpapan adalah ketidakseimbangan antara jumlah satuan pendidikan dan kebutuhan riil masyarakat.
Setiap tahun ajaran baru, terutama pada masa transisi dari SD ke SMP dan dari SMP ke SMA, selalu saja muncul persoalan klasik: daya tampung sekolah negeri tidak cukup menampung semua lulusan.
Jumlah SMP tidak sebanding dengan jumlah lulusan SD. Demikian pula jumlah SMA yang tak sebanding dengan lulusan SMP.
Situasi ini semakin kompleks karena pengelolaan SMA/SMK saat ini berada di bawah kewenangan provinsi, bukan lagi di tangan pemerintah kota.
Namun demikian, setiap tahun pula saya didatangi oleh para orang tua dan kelompok masyarakat yang tergabung dalam gerakan sosial.
Mereka datang dengan harapan agar anak-anak mereka bisa masuk sekolah negeri. Alasannya sederhana—karena saya satu suku dengan beberapa pejabat yang dianggap berpengaruh, mulai dari kepala dinas hingga pejabat tinggi provinsi.
Saya tidak menyalahkan harapan mereka. Sebab dalam dunia yang sering kali tidak adil, harapan bisa menjadi satu-satunya pegangan.
Tapi realitasnya, jabatan itu tidak mengenal saudara. Jabatan tidak punya anak, tidak punya istri, tidak punya teman. Di balik meja birokrasi, semua tunduk pada aturan. Tidak ada ruang untuk pendekatan personal, apalagi berdasarkan suku.
Di titik inilah saya sering merasa serba salah. Bila menolak, saya dianggap tak peduli pada nasib sesama. Bila mencoba membantu, saya dicurigai bermain koneksi dan melanggar etika.
Padahal saya bukan siapa-siapa—hanya warga biasa yang kebetulan lahir dari suku yang sama dengan beberapa orang yang kini menjabat.
Tulisan ini bukan keluhan, apalagi pembelaan. Ini hanya catatan batin dari seorang warga yang berada di antara identitas dan ekspektasi sosial.
Saya percaya setiap anak berhak mendapatkan pendidikan yang layak tanpa perlu membawa identitas suku, agama, atau status sosial sebagai syarat.
Karena pendidikan seharusnya menjadi hak semua warga, bukan hadiah karena relasi. Semoga suatu hari nanti sistem ini makin adil, dan anak-anak kita bisa menatap masa depan bukan karena mereka “beruntung,” tetapi karena mereka memang layak. (*)