Oleh: Nurnaini S.Kom (Aktivis Muslimah Samarinda)

Saat ini di media sosial banyak warganet yang membagikan unggahan tentang gaya hidupnya yang terpaksa harus di-downgrade. Misalnya, ada yang harus beralih naik motor setelah mobilnya dijual, ada juga yang harus menurunkan bujet makan dan nongkrong. Intinya, mereka beralih ke pilihan barang dan layanan yang lebih murah. Lantas apa yang memicu fenomena ini?

Pakar ekonomi dan bisnis sekaligus dosen di UGM, Wisnu Setiadi Nugroho, menilai downgrading merupakan respons rasional rumah tangga terhadap ketidakpastian ekonomi, dan bukan pilihan gaya hidup semata. Menurut dia, rumah tangga berupaya mempertahankan konsumsi inti seperti pangan, kesehatan, dan pendidikan dengan mengurangi pengeluaran yang lebih fleksibel atau tersier ketika pendapatan mengalami tekanan atau ketidakpastian.

Menurut Wisnu, persoalan utama bukan terletak pada praktik downgrading, melainkan pada skala dan kelompok masyarakat yang melakukannya. Apabila hanya terjadi pada sebagian kecil masyarakat, penyesuaian tersebut masih dapat dipandang sebagai hal yang bersifat sementara. Kalau fenomena ini meluas, terutama di kelas menengah yang menyumbang porsi besar terhadap konsumsi nasional, itu seharusnya jadi alarm bahaya bagi pemerintah," kata Wisnu.

Melihat adanya dua faktor yang saling memperkuat terjadinya downgrading. Pertama, pendapatan riil yang stagnan di tengah kenaikan harga kebutuhan dasar seperti pangan, pendidikan, dan energi. Kondisi tersebut, membuat kemampuan belanja riil rumah tangga menyusut meskipun pendapatan nominal tidak mengalami perubahan. Apalagi, lanjut Wisnu, ketika masyarakat mulai menggunakan utang jangka pendek atau menjual aset untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. "Ketika rumah tangga sampai menjual aset untuk menutup kebutuhan sehari-hari, ya itu juga tanda bahwa bantalan keuangan mereka sudah habis, Bukan lagi soal mengatur ulang prioritas belanja, tapi soal bertahan hidup," kata dia.

Fenomena ini tentu meresahkan, dahulu masyarakat kelas menengah dapat menikmati barang berkualitas, memilih makanan sesuai keinginan, dan membeli berbagai kebutuhan tanpa terlalu khawatir terhadap harga. Kini, kondisi tersebut berbanding terbalik. Mereka mulai menurunkan standar kualitas barang, membeli makanan sekedar untuk memenuhi kebutuhan, mempertimbangkan setiap pengeluaran agar tetap mencukupi kebutuhan lainnya. Gejalanya terlihat dari pola hidup seperti memilih barang lebih, mengurangi, memangkas pengeluaran pendidikan.

Namun, apakah ini sekedar masyarakat mengatur keuangan..??? tidak sesederhana itu.. Di balik fenomena downgrade ada daya beli yang tertekan, kenaikan harga kebutuhan, ancaman PHK dan pendapatan yang tak sebanding dengan biaya hidup. Dengan ini tidak muncul begitu saja tanpa sebab. Hal ini terjadi karena penerapan sistem ekonomi kapitalis yang diemban oleh negara kita saat ini.

Sistem ekonomi kapitalis yang membentuk pola pikir masyarakat yang menjadikan materi, konsumsi, dan gengsi sebagai pola hidup. Iklan, media sosial, serta budaya hedonisme terus merangsang lahirnya keinginan yang seolah tidak pernah mengenal batas. Budaya kapitalisme juga mendorong konsumsi dan sebagai simbol keberhasilan. Masyarakat didorong gaya hidup, tetapi gaya hidup mereka sering kali harus menanggung dampaknya sendiri. Pertumbuhan ekonomi tidak otomatis menjamin kesejahteraan akses pekerjaan, kekayaan, dan kebutuhan dasar tidak merata.

Pada saat yang sama, sistem ini juga berkaitan dengan ekonomi bersifat struktural. Kekayaan nasional terkonsentrasi pada kelompok tertentu, terutama para pemilik modal yang memiliki pengaruh besar terhadap perekonomian dan kebijakan publik. Penguasaan modal dan akses terhadap sumber daya ekonomi memberikan mereka posisi yang lebih kuat, sementara masyarakat kebanyakan harus berjuang memenuhi kebutuhan hidup. Ketimpangan tersebut tercermin dalam data menyebutkan bahwa 10% kelompok di Indonesia menguasai 60,2% kekayaan nasional. (Warta Ekonomi.co.id, 31 Juli 2025).

Negara cenderung diposisikan sebagai dan fasilitator kegiatan ekonomi, termasuk bagi para investor, sementara pemenuhan kebutuhan masyarakat kerap dibebankan pada kemampuan masing masing individu. Kesehatan, pendidikan, dan pangan menjadi kebutuhan yang harus diperjuangkan melalui daya beli. Bagi mereka memiliki penghasilan memadai, kebutuhan tersebut mungkin masih dapat terpenuhi.

Kebijakan ekonomi saat ini, tidak mampu menjaga daya beli dan menjamin kesejahteraan masyarakat. Dalam sistem ekonomi kapitalisme sekuler, orientasi pada pertumbuhan ekonomi dan keuntungan tidak selalu berbanding lurus dengan kesejahteraan seluruh lapisan masyarakat. Akibatnya, kerentanan ekonomi dapat meluas, bahkan menjangkau kelompok yang sebelumnya relatif mapan.

Pandangan Islam

Islam tidak berhenti pada anjuran hidup sederhana. Pada tataran individu, Islam mengajarkan pentingnya mengelola kehidupan berdasarkan skala prioritas kebutuhan, bukan sekedar menuruti keinginan yang tidak ada habisnya. Islam mengatur perilaku individu sekaligus menempatkan negara sebagai pihak yang bertanggung jawab mengurus kesejahteraan rakyat.

Pertama, menjamin kebutuhan dasar.

Negara wajib memastikan rakyat memperoleh pangan, pendidikan, kesehatan, dan keamanan. Pemenuhan kebutuhan tidak boleh sepenuhnya bergantung pada kemampuan membeli di pasar. Melalui pemahaman ini, seorang Muslim dididik untuk bersikap qana’ah, yakni merasa cukup atas rezeki yang dimiliki, serta menjauhi perilaku berlebihan dalam memenuhi kebutuhan hidup.

Dalam perspektif Islam, downgrade tidak semata-mata dimaknai sebagai penurunan taraf hidup akibat tekanan ekonomi, tetapi juga dapat berupa pilihan sadar untuk menjalani kehidupan yang sederhana, mengutamakan fungsi daripada gengsi, serta menjauhi jeratan utang ribawi yang diharamkan dalam Islam. Kesederhanaan bukanlah ketidakmampuan, melainkan sikap yang tidak diperbudak oleh keinginan material. Namun, Islam tidak membatasi penyelesaian persoalan ekonomi hanya pada pembentukan sikap individu. Ada tanggung jawab yang jauh lebih besar, yakni kewajiban negara dalam menjamin kesejahteraan rakyat.

Kedua, Membuka lapangan kerja dan memperluas akses ekonomi

Negara harus menciptakan kondisi yang memungkinkan masyarakat bekerja dan memperoleh penghasilan layak. Pengelolaan sumber daya alam termasuk kepemilikan umum diarahkan untuk kemaslahatan rakyat, bukan hanya untuk segelintir pihak. Setiap laki-laki yang mampu pria harus memperoleh kesempatan untuk mencari nafkah secara layak demi memenuhi kebutuhan keluarganya.

 Ketiga, mewujudkan distribusi kekayaan yang adil

Islam mengatur zakat mendorong distribusi harta melalui mekanisme yang sesuai syariat. Negara juga bertanggung jawab mengelola harta publik untuk kepentingan masyarakat hingga kekayaan tidak hanya berputar di kalangan orang kaya. Persoalan mendasar lainnya adalah sistem pembiayaan negara. Dalam konsep ekonomi Islam, dari bah atau pajak bukanlah sumber pendapatan rutin yang dibebankan secara permanen kepada seluruh rakyat. Dalam pandangan fikih yang dianut sejumlah ulama, pemungutan dari riba dibatasi pada kondisi tertentu ketika Baitulmal tidak memiliki dana yang mencukupi untuk memenuhi kebutuhan yang wajib dibiayai, dengan ketentuan yang telah ditetapkan syariat. Sementara itu, pendapatan negara dapat bersumber dari pengelolaan kepemilikan umum, fa’i, kharaj, serta zakat yang disalurkan sesuai ketentuan syariat melalui Baitulmal.

 Keempat, menetapkan kebijakan fiskal sesuai syariat

Pemasukan dan pengeluaran negara harus dikelola berdasarkan ketentuan Islam. Pajak bukan sumber pungutan rutin tanpa batas melainkan memiliki ketentuan dan persyaratan tersendiri dalam fikih Islam.

Kelima, menjadikan kepemimpinan sebagai amanah

Rasulullah SAW bersabda “ bahwa pemimpin adalah pengurus rakyat dan bertanggung jawab atas mereka (HR.muslim dan bukhari)” tidak meminta rakyat berhemat tetapi wajib menghadirkan kebijakan yang melindungi kehidupan mereka.

Oleh karena itu, kembali pada sistem Islam, dengan menjalankan sistem ekonomi Islam menjadi hal yang sangat perlu disegerakan. Sistem ekonomi yang berlandaskan syariat terbukti mampu menghadirkan tata kelola yang berkeadilan dan menempatkan kesejahteraan rakyat sebagai tanggung jawab penting negara.

Wallahu a’lam bishawab.