Senin 16 Juni 2025
MAHULU - Ketua DPRD Mahakam Ulu (Mahulu) Devung Paran menegaskan pentingnya transparansi dan sinergi antara DPRD dan Pemerintah Kabupaten Mahulu.
Transparansi dan sinergitas dimaksud dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2026.
Devung Paran mengatakan, banyak aspirasi masyarakat yang disampaikan melalui DPRD justru belum terakomodasi setelah proses evaluasi provinsi Kaltim.
Pihak DPRD Mahulu l memiliki tanggung jawab untuk memperjuangkan aspirasi masyarakat yang disampaikan melalui reses mereka.
Namun, dalam pengesahan APBD dan dievaluasi banyak usulan anggota DPRD belum terakomodir.
Baru-baru ini Ketua DPRD Mahulu menyampaikan, kondisi tersebut, meresahkan peran DPRD sebagai lembaga yang dipilih langsung oleh rakyat.
Mestinya, setiap anggota DPRD menerima aspirasi masyarakat secara langsung dalam reses yang dilakukan tiga kali dalam setahun.
Aspirasi itu seharusnya menjadi bagian penting dalam perencanaan pembangunan daerah Mahulu.
Beberapa program menjadi skala prioritas, seperti PDAM di Mahulu belum ada, begitu juga listrik belum menyentuh seluruh masyarakat.
"Kalau pembangunan yang berkeadilan, maka kebutuhan dasar seperti ini seharusnya menjadi perhatian utama," tegas Devung Paran
Menurutnya, bukan hanya ingin dilibatkan dalam seremonial Musrenbang, tetapi juga dalam proses penyusunan anggaran yang lebih transparan.
BACA JUGA: https://harianjurnal.com/daerah/mahulu/8827-petrus-higang-perlunya-penguatan-lokal
Dia katakan, jika ada efisiensi anggaran, pihaknya setuju, tetapi transparansi juga harus dijaga, tanpa mengesampingkan aspirasinya.
Selain itu, DPRD sangat mendukung kebijakan efisiensi yang diatur dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025. Namun ia menilai efisiensi tidak boleh menjadi alasan untuk mengabaikan kebutuhan masyarakat yang telah disampaikan melalui DPRD.
Sebanyak 519 usulan yang ajukan DPRD, tidak mesti harus terakomodasi semua. Namun, beberapa menjadi skala prioritas harus dibahas bersama.
"Jangan sampai kebutuhan mendesak masyarakat justru tidak masuk dalam perencanaan," tandas Ketua DPRD Mahulu. (Adv/DPRDMahulu/*)