Senin 8 Juli 2024
UJOH BILANG - Bupati Mahakam Ulu (Mahulu) diwakili Wakil Mahulu, Yohanes Avun mengikuti Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Penguatan Komitmen Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Dalam Pemberantasan Korupsi Pemerintah Daerah.
Rakornas ini diselenggarakan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggandeng Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Wabub Mahulu mengikuti kegiatan ini secara daring melalui zoom meeting, Senin (8/7/24).
Kegiatan ini dibuka secara resmi oleh Plt. Ketua KPK Nawawi Pomolango dihadiri Kemendagri Jenderal Polisi (Purn) Prof Muhammad Tito Karnavian, Kepala BPKP Muhammad Yusuf Ateh, Gubernur dan Bupati atau Walikota seluruh Indonesia.
Adapun tujuan Rakornas ini dilakukan KPK untuk memperkuat integritas pemerintah untuk menjauhi perilaku koruptif dan menjalankan budaya anti korupsi.
Wabup, Yohanes Avun menegaskan keikutsertaannya dalam kegiatan ini merupakan komitmen Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mahulu dalam memperketat pengawasan terhadap setiap tahapan program pemerintahan.
Serta memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan anggaran khususnya melalui Monitoring Center for Prevention (MCP) dan penguatan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP).
"Memastikan bahwa setiap penganggaran yang dilakukan terfokus pada kegiatan yang memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat," katanya usai mengikuti Rakornas.
Hal ini penting sebagai bukti komitmen Pemkab Mahulu agar kedepannya setiap penganggaran yang dilakukan benar-benar bermanfaat dan menyentuh langsung ke masyarakat.
Ia pun menambahkan dalam Rakornas pemerintah daerah di.harapkan dapat meningkatkan peran APIP.
"Melalui peningkatan kapasitas, penguatan kelembagaan, pengendalian dan pengawasan serta koordinasi pencegahan korupsi. Penguatan APIP di daerah membutuhkan dukungan anggaran yang cukup untuk melakukan pengawasan," ujarnya.
Khususnya di Mahulu pengawasan tidak hanya dilakukan di ibukota saja tetapi juga kampung-kampung. Untuk itu Pemkab Mahulu berharap adanya penambahan anggaran setiap tahunnya untuk APIP di kabupaten ini.
"Penambahan Sumber Daya Manusia (SDM) APIP sangat penting mengingat kompleksitas dan luasnya area yang harus diawasi dan pentingnya pelatihan yang berkelanjutan bagi auditor yang ada guna memperbaharui dan meningkatkan kapabilitas dalam melakukan pemeriksaan," jelasnya.
Terlebih Ia menyebut SDM APIP itu sendiri perlu ditingkatkan. Terutama auditornya yang saat ini masih kurang. "Jangkauan beberapa objek pemeriksaan banyak namun aparatur yang ada saat ini masih kurang sehingga perlu juga ditingkatkan SDM dengan adanya pelatihan,” tandasnya. (Adv/KominfoMahulu/*)