Selasa 9 Juni 2026
MAHULU - Wakil Bupati Mahakam Ulu, Suhuk, SE membuka kegiatan Forum Komunikasi Pemangku Kepentingan Bersama BPJS Kesehatan (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial), di Kantor Bupati Mahakam Ulu, Selasa (09/06/2026).
Kegiatan ini sebagai wadah koordinasi dan sinergi antara Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu, BPJS Kesehatan, perangkat daerah, fasilitas pelayanan kesehatan, dalam mendukung keberlangsungan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Kabupaten Mahakam Ulu.
Wakil Bupati Mahakam Ulu menegaskan, program JKN bukan hanya menjadi tanggung jawab BPJS Kesehatan semata, melainkan merupakan program strategis nasional yang memerlukan dukungan seluruh unsur pemerintahan dan masyarakat.
Ia katakan, program JKN merupakan wujud nyata komitmen negara dalam memberikan jaminan perlindungan kesehatan sebagai hak dasar setiap warga negara. Oleh karena itu, keberhasilan program ini membutuhkan dukungan dan kolaborasi dari seluruh pihak.
Wakil Bupati juga menyampaikan rasa syukur atas capaian Kabupaten Mahakam Ulu yang berhasil meraih penghargaan Universal Health Coverage (UHC) Award Kategori Utama Tahun 2026.
"Penghargaan tersebut menjadi bukti komitmen kuat Pemerintah Daerah dalam memastikan seluruh masyarakat memperoleh akses pelayanan kesehatan yang adil, merata, dan berkelanjutan," ungkapnya.
Dirinya menyampaikan, penghargaan UHC kategori utama yang berhasil diraih Kabupaten Mahakam Ulu merupakan hasil kerja keras bersama.
"Capaian ini menjadi motivasi bagi kita semua untuk terus meningkatkan kualitas layanan kesehatan dan memastikan seluruh masyarakat mendapatkan perlindungan kesehatan yang layak," ungkap Wabup Mahulu.
Untuk mendukung keberlangsungan program tersebut, Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu pada Tahun Anggaran 2026 telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp9.806.832.000 sebagai jaminan kepesertaan JKN bagi seluruh masyarakat Mahakam Ulu.
Wakil Bupati Mahakam Ulu (Mahulu) Suhuk menegaskan, pentingnya dukungan seluruh perangkat daerah untuk mempertahankan capaian UHC kategori utama ini.
Ia juga meminta setiap perangkat daerah memastikan seluruh aparatur, baik PNS, PPPK, PPPK Paruh Waktu, maupun aparat kampung telah terdaftar sebagai peserta JKN aktif.
Selain itu, Wakil Bupati juga meminta kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Mahakam Ulu untuk terus memperkuat pendataan dan sinkronisasi data kependudukan dengan data kepesertaan BPJS Kesehatan.
Ia menilai, data yang akurat dan mutakhir sangat penting dalam mendukung optimalisasi pelayanan kesehatan kepada masyarakat.
"Disdukcapil agar dapat membantu mendata dan memastikan validitas data masyarakat yang terdaftar dalam kepesertaan BPJS Kesehatan. Dengan data yang akurat dan terintegrasi, pelayanan kesehatan dapat diberikan secara lebih maksimal, tepat sasaran, dan tidak ada masyarakat yang terlewat dalam memperoleh haknya," harap Suhuk.
la juga mengingatkan kepada seluruh pelaku usaha dan tenaga kerja sektor swasta yang beroperasi di wilayah Mahakam Ulu agar memenuhi kewajibannya dengan mendaftarkan seluruh pekerja sebagai peserta JKN.
"Mempertahankan capaian UHC bukan hanya tugas pemerintah daerah atau BPJS Kesehatan, tetapi menjadi tanggung jawab bersama. Saya mengajak seluruh perangkat daerah, dunia usaha, dan masyarakat untuk terus mendukung Program JKN demi terwujudnya pelayanan kesehatan yang berkualitas dan berkeadilan bagi seluruh masyarakat Mahakam Ulu," tandasnya.
Ia berharap, kegiatan Forum Komunikasi Pemangku Kepentingan Bersama BPJS, dapat memperkuat koordinasi, kolaborasi, dan komitmen seluruh kepentingan dalam menjaga keberlangsungan Program JKN, serta mempertahankan status Universal Health Coverage (UHC) Kategori Utama di Kabupaten Mahakam Ulu.
Untuk diketahui, dukungan pembiayaan, Pemerintah Daerah juga terus meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan. Salah satunya melalui peningkatan status Rumah Sakit Gerbang Sehat Mahulu (RSGSM) dari Rumah Sakit Tipe D Pratama menjadi Rumah Sakit Tipe D Umum.
Hingga April 2026, RSGSM telah menambah layanan spesialis penyakit dalam dan akan terus dikembangkan sesuai kebutuhan masyarakat.
RSGSM juga direncanakan masuk dalam Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) Kementerian Kesehatan Tahun 2026 sebagai bagian dari upaya percepatan peningkatan mutu pelayanan kesehatan di daerah.
Sementara, untuk meningkatkan fleksibilitas dan kemandirian pelayanan kesehatan tingkat pertama, sejak tahun 2026 seluruh Puskesmas di Kabupaten Mahakam Ulu telah ditetapkan dan dioptimalkan statusnya sebagai Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). (Adv/ProkopimMahulu/*)