Senin 25 Mei 2026
SAMARINDA– Sebagaimana hasil pemeriksaan BPK (Badan Pemeriksa Keuangan), RI, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mahakam Ulu (Mahulu) kembali meraih WTP (Wajar Tanpa Pengecualian).
Atas dasar tersebut pemkab Mahulu berkomitmen untuk melaksanakan tata kelola keuangan yang transparan dan akuntabel.
Dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI. Capaian ini menjadi bukti nyata konsistensi pemerintah daerah dalam menjaga kualitas pengelolaan keuangan publik.
Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2025 diserahkan langsung Kepala Perwakilan BPK RI Provinsi Kalimantan Timur, Mochammad Suharyanto, kepada Bupati Mahulu Angela Idang Belawan, didampingi Ketua DPRD Mahulu Devung Paran, A.Md.Keb., S.H., di Auditorium Nusantara Kantor BPK Samarinda. Senin (25/05/2026).
Bupati Mahulu menegaskan, capaian opini WTP merupakan hasil kerja kolektif seluruh jajaran pemerintah daerah yang dibangun melalui komitmen, disiplin, dan integritas dalam pengelolaan keuangan.
Ia menyampaikan rasa syukurnya, capaian opini WTP ini adalah hasil dari kerja keras dan sinergi seluruh perangkat daerah. Namun, ini bukan akhir dari tujuan kita. Justru capaian ini harus menjadi standar sekaligus pemacu untuk terus meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang lebih transparan, akuntabel, dan profesional.
Menurutnya, keberhasilan tersebut harus berdampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat. Pemerintah daerah, menurutnya, tidak boleh terjebak pada capaian administratif semata, tetapi harus memastikan setiap program dan kebijakan memberikan manfaat nyata.
Dirinya juga ingin memastikan, setiap rupiah yang dikelola benar-benar kembali kepada masyarakat dalam bentuk pembangunan dan pelayanan yang berkualitas. Karena itu, seluruh jajaran harus terus berbenah dan meningkatkan kinerja.
Angela Idang Belawan juga mengingatkan pentingnya menjaga kepercayaan publik sebagai fondasi utama pemerintahan.
"Seluruh jajaran, dari pimpinan hingga ke tingkat paling bawah, untuk terus menjaga integritas dan kepercayaan masyarakat. Pemerintahan tidak boleh berjalan sekedar rutinitas, tetapi harus mampu menghadirkan perubahan dan manfaat yang nyata bagi masyarakat Mahulu," imbuhnya.
Untuk diketahui, capaian ini sekaligus memperkuat posisi Kabupaten Mahulu sebagai daerah yang konsisten dalam membangun tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), serta berorientasi pada pelayanan publik yang berkualitas dan berkelanjutan. (Adv/Prokopim/*)