Kepala BKKBN Kaltim Apresiasi Kutim Turunkan Angka Stunting

Kamis 15 JUNI 2023

SANGKULIRANG – Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Kalimantan Timur (Kaltim) Sunarto, mengapresiasi Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Kabupaten Kutai Timur (Kutim) yang ketua adalah Wakil Bupati Kasmidi Bulang, terdiri dari berbagai pihak, baik dari pemerintah, TNI, pihak swasta dan masyarakat.

Sunarto Kepala BKKBN Provinsi Kalimantan Timur

Menurut Sunarto, solidaritas dan penuh semangat dalam menangani stunting di Kabupaten Kutim. Sehingga Kabupaten Kutim yang sebelumnya peringkat pertama, kini telah berada di peringkat ke tujuh, berkat keras semua pihak terkait.

Meski ia menilai, awalnya Kutim memiliki angka tertinggi stunting di Kaltim. Satu tahun digarap dengan tim yang dikomandani oleh Wakil Bupati, sekarang ada di posisi ke tujuh dari 10 Kabupaten/kota yang ada di Kalimantan Timur.

Dia mengayakan diawal kondisi itu menakutkan, pihaknya tidak meyakini karena luas wilayah Kutim dalam penanganan ini.

*Dan ternyata itu bisa, ketika tim solid, sehingga bisa turun diperingkat ke tujuh sekarang," tegasnya, Rabu (14/7/2023).

Hal itu disampaikannya, dalam kegiatan Pelayanan KB Gratis Serentak Sejuta Akseptor, dalam rangka Hari Keluarga Nasional (Harganas) ke 30, yang dipusatkan di Gedung Serba Guna Kecamatan Sangkulirang.

"Alhamdulillah dan mudah-mudahan 2023 ini bisa turun lagi dan di tahun 2024 sesuai dengan target secara nasional yaitu diangka 14 persen," harap Sunarto.

Adapun terkait dengan data stunting di Kutim yang sekitar 23 persen, agar data tersebut disurvei berapa jumlah orangnya (absolutnya).

Dia mencontohkan, kalau di Provinsi Kaltim 23,9 persen angka stunting, maka jumlahnya ada 68.830 orang.

Dia berharap, angka itu dapat dibreakdown (perincian) ke kecamatan, nanti akan ketemu itu angkanya. Satu kecamatan berapa dan kemudian di breakdown lagi ke desa, dan seterusnya, ke RT. Kalau bisa sampai tingkat RT, maka intervensinya akan lebih cepat dan lebih muda.

Selanjutnya, dengan anggaran yang besar seperti dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes PDTT) kepada desa, maupun APBD.

Menurutnya, akan sangat bisa menurunkan angka stunting. Belum lagin termasuk anggaran dari CSR perusahaan dan lainnya, yang bisa digunakan untuk menangani stunting.

"Dengan angka satu orang dikalikan Rp2,7 juta, maka akan tuntas. Dapat dibuatkan makanan yang bergizi dan diskusikan dengan ahli gizi yang ada di Puskesmas, pastikan makanan itu sampai ke mulutnya," tansasnya. (Adv/*)