
Senin 16 November 2026
SENDAWAR - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Barat (Kubar) menandatangani Nota Kesepahaman (Memorandum of Understanding/MoU) bersama jajaran pemerintah kecamatan dan tiga perusahaan swasta guna mempercepat realisasi pembangunan jalan penghubung dari ujung Jembatan Aji Tulur Jejangkat (ATJ), Karangan, Kampung Abit, hingga perbatasan Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar), Senin (16/11/2026).
Kesepakatan strategis tersebut lahir dalam rapat finalisasi partisipasi para pihak yang dipimpin langsung oleh Pelaksana Tugas (Plt) Asisten Perekonomian, Pembangunan, dan Sumber Daya Alam (Asisten II) Setdakab Kutai Barat, Suwito, didampingi Plt Asisten Administrasi Umum (Asisten III), Mobilala.
Pertemuan lintas pemangku kepentingan ini turut melibatkan Camat Mook Manaar Bulatn (MMB), para petinggi dari Kampung Abit, Muara Jawaq, Gemuruh, dan Tondoh, jajaran dinas teknis terkait, serta perwakilan manajemen PT Kalimantan Agro Makmur, PT Daya Maju Lestari, dan PT Fajar Sakti Prima.

Dalam arahannya, Suwito menegaskan bahwa keberhasilan proyek infrastruktur lintas kabupaten ini sangat bergantung pada keselarasan antara kesiapan teknis di lapangan, kelengkapan administrasi hukum, serta kondusivitas sosial di tengah masyarakat.
Maka dari itu, ia meminta pihak perusahaan segera melakukan inventarisasi dan pemetaan secara rinci terhadap area trase jalan yang masuk dalam konsesi Hak Guna Usaha (HGU).
Dalam upaya pemetaan area HGU tersebut dinilai sangat krusial sebagai dasar legalitas dalam proses pelepasan maupun penyelesaian status hak atas lahan untuk kepentingan pembangunan fasilitas umum.
Di saat yang bersamaan, pihak perusahaan juga diminta segera mempersiapkan skema perjanjian kerja sama secara formal agar proses administrasi dapat berjalan selaras dan beriringan dengan persiapan pekerjaan fisik di lapangan.
“Kami minta pihak perusahaan segera memetakan area yang masuk dalam Hak Guna Usaha sebagai dasar penyelesaian lahan untuk pembangunan jalan, sekaligus menyiapkan skema perjanjian kerja sama agar proses administrasi dapat berjalan seiring dengan persiapan fisik di lapangan,” tegas Suwito dalam rapat koordinasi tersebut.
Selain aspek administrasi korporasi, Suwito juga memberikan instruksi khusus kepada jajaran pemerintah Kecamatan Mook Manaar Bulatn beserta para petinggi Kampung Abit, Muara Jawaq, Gemuruh, dan Tondoh untuk segera menggelar sosialisasi menyeluruh kepada warga.
Kemudian, komunikasi publik secara terbuka dan transparan diperlukan guna menyamakan pemahaman masyarakat terkait rencana lebar badan jalan enam meter dengan total ruang milik jalan mencapai 13 hingga 14 meter, kebutuhan saluran drainase, hingga batas-batas area yang akan terdampak proyek, terutama pada segmen yang melintasi kawasan permukiman.
“Pemerintah kecamatan dan para petinggi kampung harus segera menyosialisasikan rencana ini secara utuh kepada masyarakat untuk mengantisipasi potensi persoalan terkait lahan, tanaman tumbuh, maupun fasilitas milik warga selama proses pembukaan dan penyiapan badan jalan berlangsung,” tambahnya.
Melalui langkah mitigasi administratif dan pendekatan sosial yang matang sejak dini, Pemkab Kutai Barat optimistis pembangunan koridor jalan menuju batas Kabupaten Kutai Kartanegara dapat berjalan lancar tanpa hambatan.
Dengan demikian, peningkatan konektivitas antarwilayah diharapkan mampu meningkatkan efisiensi distribusi logistik sekaligus membuka peluang pertumbuhan pusat-pusat ekonomi baru bagi masyarakat sekitar. dys/adv Diskominfo Kubar/T7-Kegiatan Perangkat Daerah/*)