Buka Rakor Bunda PAUD Se-Kubar, Maria Christina Rumuskan Enam Poin Strategis Pemerataan Pendidikan Prasekolah


Selasa 17 November 2026
SENDAWAR - Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) sekaligus Bunda Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kabupaten Kutai Barat (Kubar), Maria Christina Mozes Edwin, secara resmi membuka Rapat Koordinasi (Rakor) Bunda PAUD se-Kabupaten Kutai Barat di Gedung Olahraga (GOR) Desnan, Sendawar, pada Selasa (17/11/2026).

Forum strategis yang masih menjadi bagian dari rangkaian Jambore TP-PKK Tahun 2026 ini berhasil merumuskan enam poin kesepakatan penting guna memperkuat pemerataan akses pendidikan prasekolah di seluruh pelosok daerah.

Kegiatan ini diikuti oleh 210 peserta yang terdiri atas 16 Bunda PAUD tingkat kecamatan, 190 Bunda PAUD kampung, serta empat Bunda PAUD kelurahan se-Kabupaten Kutai Barat. Turut hadir Kepala Bidang Pembinaan PAUD dan Pendidikan Nonformal (PPPNF) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kutai Barat, Benedikus, yang hadir mewakili Kepala Disdikbud setempat.

Maria Christina Mozes Edwin



Dalam arahannya, Maria Christina menegaskan bahwa rakor ini bukan sekadar agenda pertemuan seremonial, melainkan momentum krusial untuk menyelaraskan langkah dan memperkokoh komitmen bersama dalam memajukan layanan PAUD.

Ia secara khusus menyoroti implementasi kebijakan Wajib Belajar 1 Tahun Pendidikan Prasekolah sebagai instrumen penting guna memastikan setiap anak usia dini memperoleh hak pendidikan sebelum memasuki jenjang sekolah dasar (SD).

“Pendidikan anak usia dini bukan sekadar tempat anak bermain atau menunggu masuk sekolah dasar. PAUD merupakan fondasi penting dalam membangun karakter, kemampuan sosial, kemandirian, serta kesiapan belajar anak,” tegas Maria Christina di hadapan ratusan peserta rakor.

Ia mengingatkan bahwa penyematan gelar Bunda PAUD bukanlah sekadar simbol atau jabatan kehormatan semata, melainkan amanah untuk berperan aktif sebagai motor penggerak dan mitra strategis pemerintah dalam mengedukasi masyarakat.

Terlebih itu, Bunda PAUD kecamatan diminta berperan sebagai koordinator kebijakan di wilayahnya, sementara Bunda PAUD kampung dan kelurahan didorong turun langsung mendata anak-anak yang belum terlayani PAUD serta merangkul para orang tua.

“Mari kita bekerja bersama, saling mendukung, dan membangun kolaborasi. Sebab masa depan Kutai Barat juga ditentukan oleh bagaimana kita mempersiapkan anak-anak kita hari ini. Jangan sampai ada anak di Kutai Barat yang kehilangan kesempatan mendapatkan pendidikan prasekolah hanya karena kurangnya informasi, perhatian, atau dukungan dari lingkungan sekitarnya,” ujarnya.

Dalam sesi pembahasan, Rakor Pokja Bunda PAUD Kabupaten Kutai Barat merumuskan enam arah tindak lanjut strategis yang disepakati bersama.

Kesepakatan pertama dan kedua berfokus pada penguatan pemahaman serta dukungan penuh terhadap implementasi kebijakan Wajib Belajar 1 Tahun Pendidikan Prasekolah, yang dibarengi dengan optimalisasi peran Bunda PAUD di seluruh tingkatan mulai dari kabupaten, kecamatan, kampung, hingga kelurahan, sebagai mitra pemerintah dalam meningkatkan kesadaran masyarakat.

Upaya berikutnya menekankan pentingnya perluasan akses layanan PAUD berbasis data valid melalui identifikasi dan pendataan anak usia 5–6 tahun yang belum mengenyam pendidikan prasekolah, dan hasil pemetaan tersebut nantinya menjadi pijakan utama dalam merancang intervensi kebijakan sesuai kondisi dan kebutuhan masing-masing wilayah.

Selain itu, forum ini juga menyepakati penguatan kolaborasi lintas sektor dengan melibatkan Disdikbud, pemerintah kecamatan, pemerintah kampung dan kelurahan, satuan PAUD, TP-PKK, orang tua, serta elemen masyarakat.

Sinergi lintas sektor tersebut akan ditindaklanjuti melalui gerakan sosialisasi, advokasi, dan penyusunan rencana kerja nyata di setiap tingkatan wilayah, sekaligus didukung oleh optimalisasi pemanfaatan Aplikasi PIJAR Bunda PAUD sebagai sarana terpadu untuk koordinasi, penyampaian informasi, dan pelaporan kegiatan di lapangan.

Melalui enam kesepakatan strategis tersebut, Maria Christina berharap seluruh Bunda PAUD mampu menerjemahkan hasil rapat menjadi langkah nyata di lingkungannya masing-masing.

Dengan demikian, pemerataan pendidikan usia dini dinilai tidak hanya diukur dari banyaknya jumlah bangunan lembaga PAUD yang tersedia, melainkan dari sejauh mana setiap anak di Kutai Barat memperoleh akses pendidikan yang setara tanpa ada satu pun yang tertinggal sebelum melangkah ke pendidikan dasar. (dys/adv Diskominfo Kubar/T1-Pendidikan/*)