Hadiri Penandatanganan Kesepakatan di Samarinda, Bupati Kubar Perkuat Komitmen Pemenuhan Hak Anak Terlantar

Selasa 17 November 2026
SAMARINDA - Bupati Kutai Barat (Kubar), Frederick Edwin, didampingi Sekretaris Kabupaten (Sekkab) Erik Victory, menghadiri forum penyampaian isu strategis daerah sekaligus penandatanganan kesepakatan bersama terkait pemenuhan hak-hak anak terlantar se-Kalimantan Timur (Kaltim), Selasa (17/11/2026).

Kehadiran pimpinan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Barat ini menegaskan komitmen kuat daerah dalam menjamin perlindungan menyeluruh bagi anak-anak rentan.

Kegiatan tingkat provinsi yang dipusatkan di Pendopo Wadah Etam, Kompleks Kantor Gubernur Kaltim tersebut dihadiri langsung oleh Gubernur Kaltim, Rudy Mas’ud, para bupati dan wali kota se-Kaltim, serta jajaran pimpinan Kejaksaan.



Penandatanganan nota kesepahaman ini secara resmi melibatkan Pemerintah Provinsi Kaltim, pemerintah kabupaten dan kota, Kejaksaan Tinggi (Kejati) Kaltim, serta seluruh Kejaksaan Negeri (Kejari) se-Kalimantan Timur.

Kolaborasi lintas lembaga tersebut dirancang untuk memperkokoh sistem perlindungan sekaligus memastikan terpenuhinya hak-hak dasar anak terlantar, mulai dari aspek kepastian hukum, perwalian, hingga kelengkapan dokumen administrasi kependudukan.

Dalam arahannya, Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud menegaskan bahwa upaya perlindungan anak bukan hanya tugas satu instansi, melainkan tanggung jawab kolektif seluruh elemen. Setiap anak memiliki hak yang sama untuk mendapatkan pengasuhan layak, akses pendidikan, layanan kesehatan, identitas resmi, serta lingkungan tumbuh kembang yang aman.

“Perlindungan anak merupakan tanggung jawab kita bersama. Anak-anak yang kehilangan orang tua maupun yang tidak mendapatkan pengasuhan layak harus menjadi perhatian serius pemerintah. Kondisi keluarga atau keterbatasan ekonomi tidak boleh merampas hak serta kesempatan mereka dalam meraih masa depan,” tegas Gubernur Rudy Mas’ud.

Urgensi penguatan perlindungan ini turut didasari data Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Provinsi Kaltim hingga Oktober 2026. Tercatat sebanyak 94 kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak terjadi di wilayah Kaltim, dengan 42 kasus di antaranya menimpa anak-anak.

Angka tersebut menjadi alarm keras bagi seluruh pemangku kepentingan untuk memperkuat langkah pencegahan, pendampingan hukum, hingga rehabilitasi korban.

Gubernur juga menggarisbawahi bahwa penanganan anak terlantar wajib dilakukan secara terpadu dan berkelanjutan, mencakup validasi pendataan, pemenuhan dokumen kependudukan, hingga mekanisme penetapan wali sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 dengan mengedepankan prinsip kepentingan terbaik bagi anak.

Melalui sinergi dengan jajaran Kejaksaan, pemerintah daerah akan memperoleh pendampingan hukum dari Jaksa Pengacara Negara guna mempercepat penyelesaian administrasi kependudukan bagi anak terlantar yang menjadi pintu masuk utama akses layanan kesehatan, pendidikan, dan jaminan sosial.

Sebagai wujud langkah nyata, dalam agenda tersebut juga dilakukan penetapan wali secara resmi bagi tujuh orang anak.

“Saya meminta seluruh perangkat daerah dan pemerintah kabupaten/kota segera menindaklanjuti kesepakatan ini melalui aksi konkret, koordinasi lintas sektor, serta evaluasi berkala. Perlindungan anak juga harus menjangkau ruang digital guna mencegah perundungan siber dan eksploitasi daring,” ungkapnya.

Melalui partisipasi aktif Pemkab Kutai Barat dalam kesepakatan strategis ini, sinergi antara pemerintah daerah dan aparat penegak hukum diharapkan semakin solid.

Upaya bersama ini menjadi fondasi penting dalam memastikan setiap anak terlantar, khususnya di Kabupaten Kutai Barat dan Kalimantan Timur secara luas, memperoleh hak perlindungan yang setara demi tumbuh menjadi generasi yang sehat, cerdas, dan berkarakter. (dys/adv Diskominfo Kubar/T7-Kegiatan Perangkat Daerah/*)