Kamis 12 November 2026
KUTAI BARAT - Beralihnya kewenangan pengelolaan Dermaga Melak kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur sejak awal 2026 tidak membuat Pemerintah Kabupaten Kutai Barat lepas tangan terhadap kebutuhan operasional fasilitas transportasi sungai tersebut.
Melalui Dinas Perhubungan, Pemkab Kutai Barat masih memberikan dukungan anggaran pada 2026 untuk menunjang operasional pelabuhan serta penyediaan fasilitas pendukung bagi masyarakat pengguna jasa dermaga.
Kepala Dinas Perhubungan Kutai Barat, Rita Nursandy, mengatakan dukungan tersebut merupakan bentuk komitmen pemerintah kabupaten dalam menjaga kelangsungan pelayanan kepada masyarakat meskipun kewenangan pengelolaan sudah berada di tingkat provinsi.
"Pemkab Kutai Barat melalui Dinas Perhubungan tetap mengalokasikan anggaran pada tahun 2026 untuk mendukung kebutuhan operasional pelabuhan serta penyediaan fasilitas pendukung bagi masyarakat," ucap Rita.
Menurutnya, dukungan operasional masih diperlukan agar aktivitas pelayanan di Dermaga Melak tetap berjalan.
Selain itu, fasilitas tersebut menjadi salah satu sarana transportasi sungai yang digunakan masyarakat dalam menunjang mobilitas.
Selain kebutuhan operasional, Rita juga berharap Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dapat segera melakukan pembenahan terhadap sejumlah infrastruktur yang kondisinya memerlukan perhatian.
Beberapa fasilitas yang diusulkan untuk diperbaiki di antaranya ponton, tangga dermaga, serta sarana penunjang lainnya.
Perbaikan tersebut juga dinilai penting karena berkaitan langsung dengan aktivitas masyarakat saat menggunakan jasa transportasi sungai.
"Perbaikan ponton, tangga dermaga, dan fasilitas pendukung lainnya perlu menjadi perhatian agar pelayanan kepada masyarakat dapat berjalan lebih baik," ungkapnya.
Ia menambahkan, ketersediaan fasilitas yang layak menjadi salah satu faktor penting dalam menunjang keamanan dan kenyamanan penumpang.
"Pembenahan terseut perlu dilakukan secara bertahap sesuai kebutuhan di lapangan," tambahnya.
Kemudian, Rita juga menyoroti penerapan pungutan retribusi dalam pelayanan Dermaga Melak.
Menurutnya, masyarakat sebagai pengguna jasa diharapkan mendapatkan pelayanan yang sebanding dengan kewajiban yang dibayarkan.
"Jangan sampai masyarakat sudah membayar retribusi, tetapi fasilitas yang tersedia belum memberikan kenyamanan sebagaimana mestinya. Karena itu, peningkatan sarana dan prasarana perlu diperhatikan," jelasnya.
Persoalan pengelolaan dan kebutuhan pembenahan dermaga tersebut juga menjadi perhatian saat Gubernur Kalimantan Timur, Rudi Mas’ud, didampingi Wakil Bupati Kutai Barat, H. Nanang Adriani, melakukan peninjauan pada Kamis (12/11/2026).
Dalam kunjungan tersebut, sejumlah kebutuhan fasilitas turut dibahas, mulai dari penerangan, pembangunan kanopi, hingga sarana pendukung lainnya.
Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Timur, Yusliando, juga sebelumnya menjelaskan bahwa kewenangan pengelolaan Dermaga Melak telah beralih kepada pemerintah provinsi sejak awal 2026.
Namun, keterbatasan personel membuat koordinasi pengelolaan sementara masih melibatkan Dinas Perhubungan Kutai Barat.
Dengan adanya pembagian kewenangan tersebut, koordinasi antara pemerintah kabupaten dan provinsi diperlukan agar kebutuhan operasional maupun perbaikan fasilitas dapat ditangani.
Dengan ini, Rita berharap pembenahan Dermaga Melak segera direalisasikan sehingga masyarakat memperoleh pelayanan transportasi sungai yang lebih aman dan nyaman. (dys/adv Diskominfo Kubar/T5/*)