Rabu 11 November 2026
BALIKPAPAN - Pemerintah Kabupaten Kutai Barat terus menunjukkan komitmen kuatnya dalam menghadirkan birokrasi yang bersih, efektif, dan akuntabel.
Komitmen tersebut diwujudkan melalui penyelenggaraan kegiatan Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) dan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Kabupaten Kutai Barat Tahun 2026, yang resmi dibuka di Balikpapan pada, Selasa (10/11/2026).
Acara penting ini dibuka secara langsung oleh Asisten Pemerintahan, Hukum dan Kesejahteraan Rakyat (Asisten I) Setdakab Kutai Barat, Nopandel.
Dalam forum tersebut, ia membacakan sambutan tertulis dari Bupati Frederick Edwin yang mengungkapkan bahwa dokumen LPPD dan SPM memegang peranan krusial sebagai instrumen pengukur sekaligus evaluator kinerja instansi pemerintah daerah.
Bupati menyatakan bahwa keberadaan kedua laporan ini sangat menentukan arah kebijakan agar senantiasa berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat luas.
"Penyusunan LPPD dan pemenuhan SPM bukan sekadar kewajiban administratif, melainkan wujud nyata komitmen kita dalam menghadirkan pelayanan publik yang transparan dan dapat dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat," ungkap Bupati dalam sambutannya yang dibacakan oleh Nopandel.
Kemudian, Bupati menegaskan agar seluruh perangkat daerah menaruh perhatian ekstra terhadap setiap tahapan penyusunan data.
“Aspek keakuratan, kelengkapan, konsistensi, dan keterukuran data mutlak diperlukan agar seluruh informasi yang disajikan dapat dipertanggungjawabkan secara valid," ujar Bupati.
Untuk memaksimalkan proses tersebut, penguatan koordinasi dan sinergi lintas perangkat daerah digalakkan sejak dari tahap pengumpulan awal, validasi, verifikasi, hingga proses finalisasi.
Seluruh rangkaian pengolahan data ini kini diintegrasikan secara digital melalui pemanfaatan aplikasi resmi, yakni Sistem Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (SILPPD) dan E-SPM.
Fokus utama dalam penerapan SPM diarahkan pada pemenuhan enam bidang pelayanan dasar masyarakat yang esensial, meliputi bidang pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perumahan rakyat, ketenteraman dan ketertiban umum serta pelindungan masyarakat, hingga bidang sosial.
Nopandel menyampaikan, bahwa seluruh instansi yang membidangi sektor-sektor tersebut diwajibkan menjaga kedisiplinan tinggi dengan menyampaikan laporan secara berkala setiap triwulan.
"Kami minta setiap perangkat daerah benar-benar disiplin melaporkan capaian kinerjanya setiap triwulan agar selaras antara perencanaan dan realisasi di lapangan," ucap Nopandel.
Menurutnya, langkah ini sangat penting dalam memastikan tidak ada target pelayanan dasar yang terlewat.
Selain itu, demi memastikan kualitas dokumen yang dihasilkan memenuhi standar baku nasional, kegiatan ini turut menghadirkan para ahli dan narasumber kompeten.
Hadir langsung sebagai pemateri adalah Awal Rizqi Rahmawan, S.T. dan Dendy Maryulistianto, S.T. dari Kementerian Dalam Negeri, serta pakar akademisi Dr.Muhammad Reza, M.Si. dari Universitas Negeri Surabaya.
Pelatihan dan pendampingan ini diikuti secara antusias oleh para kepala perangkat daerah, operator pengelola data LPPD dan SPM, tim penyusun, hingga tim pereviu dari Inspektorat Daerah.
"Melalui kolaborasi dan bimbingan langsung dari para narasumber pusat serta akademisi ini, kami optimis Pemkab Kutai Barat mampu merampungkan seluruh dokumen LPPD dan SPM Tahun 2026 secara tepat waktu dengan kualitas terbaik," pungkas Nopandel. (dys/adv Diskominfo Kubar/T7/*)