Selasa 10 November 2026

SENDAWAR - Peta pembangunan di Kabupaten Kutai Barat mengalami perubahan positif. Wilayah yang dahulu didominasi status kampung berkembang, tertinggal, hingga sangat tertinggal tersebut kini resmi menyandang status sebagai daerah berpredikat Maju.

Perubahan status ini didasarkan pada lonjakan skor Indeks Desa (ID) Kutai Barat yang meningkat dari angka 73,00 pada tahun 2025 menjadi 75,17 pada tahun 2026, sekaligus memastikan tidak ada lagi kampung berstatus tertinggal di seluruh wilayah Kutai Barat.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung (DPMK) Kutai Barat, Erlinsiana mengatakan, peningkatan skor Indeks Desa ini menjadi tolok ukur nyata dari keberhasilan pembangunan dan kemandirian warga kampung.

Menurutnya, capaian positif tersebut merupakan hasil kerja keras seluruh organisasi perangkat daerah yang didukung penuh oleh pemerintah provinsi.

"Berdasarkan hasil Indeks Desa Kutai Barat pada 2026 yang menjadi dasar tingkat perkembangan dan kemandirian kampung, capaian pembangunan Kutai Barat menunjukkan perkembangan yang positif," ujar Erlinsiana saat menyampaikan laporannya dalam Rapat Koordinasi Pemerintah Kampung, Selasa (10/11/2026).

Erlinsiana menuturkan, bahwa keberhasilan ini didukung oleh tiga program pembangunan utama yang dikenal warga dengan istilah jalan, bunga, dan jukung. Istilah jalan berfokus pada perbaikan konektivitas antar-kampung, yang mana pada tahun 2026 telah menangani penataan jalan poros sepanjang 101,5 kilometer dan ditargetkan meningkat menjadi 120 kilometer pada tahun 2027 mendatang.

Sementara itu, istilah bunga merupakan program penataan kawasan perkotaan di Sendawar dan Barong Tongkok melalui pembenahan drainase, trotoar, serta Ruang Terbuka Hijau (RTH) agar lingkungan kota lebih rapi.

Adapun istilah jukung, yakni difokuskan pada pembenahan transportasi air, seperti redesain Pelabuhan Royoq di Melak serta penyediaan fasilitas keselamatan dermaga di Muara Pahu, Penyinggahan, hingga Long Iram.

"Kami menyampaikan terima kasih kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur yang telah membantu penanganan rekonstruksi untuk program jalan, bunga, dan jukung melalui alokasi APBD Provinsi Kaltim," pungkas Erlinsiana. (dys/adv/T3/*)