Senin 9 November 2026
SENDAWAR - Pemenuhan akses air minum layak bagi warga di Kabupaten Kutai Barat (Kubar), hingga kini baru menyentuh angka 63,86 persen. Capaian angka tersebut memperlihatkan bahwa masih ada sebagian masyarakat pedalaman Kutai Barat yang belum mendapat jangkauan fasilitas air bersih, baik melalui saluran distribusi Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) maupun Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Pedesaan.
Bupati Kutai Barat, Frederick Edwin menyampaikan, bahwa berdasarkan rincian data pemenuhan sarana dasar daerah, sebanyak 39,56 persen warga telah terlayani oleh jaringan saluran pipa PDAM.
Sementara itu, ada sekitar 24,30 persen masyarakat lainnya mengandalkan pasokan air bersih yang dikelola melalui program SPAM Pedesaan.
"Warga yang wilayahnya belum terjangkau saluran resmi PDAM maupun SPAM Pedesaan hingga kini masih mengandalkan sumber air mandiri untuk kebutuhan harian. Di antaranya memanfaatkan hidran umum, sumur air tanah, hingga air permukaan," ujar Frederick Edwin saat memaparkan kondisi infrastruktur dasar daerah.
Edwin menuturkan, tantangan pelayanan air bersih makin berat menyusul adanya bencana kekeringan yang melanda sejumlah wilayah di Kutai Barat. Salah satu dampak paling krusial terjadi di Kecamatan Jempang dan area sekitarnya, di mana mengeringnya sumber air baku membuat instalasi pengolahan PDAM Muara Nayan terpaksa berhenti beroperasi sementara waktu.
"Secara khusus, dalam kondisi kekeringan saat ini, PDAM Muara Nayan yang melayani wilayah Jempang dan sekitarnya belum dapat beroperasi akibat mengeringnya sumber air baku," kata Edwin menjelaskan kendala teknis di lapangan, baru-baru ini.
Maka dari itu, untuk mengatasi krisis air di wilayah terdampak, Pemerintah Kabupaten Kutai Barat bergerak cepat mengambil langkah darurat. Melalui kerja sama antara Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) bersama unit teknis PDAM, pemerintah mendistribusikan pasokan air bersih secara berkala menggunakan armada tangki langsung ke pemukiman warga di kampung-kampung terdampak hingga operasional PDAM kembali pulih.
"Pemerintah daerah melalui Dinas PUPR dan PDAM secara berkala melakukan penyaluran air bersih ke kampung-kampung terdampak sampai pelayanan PDAM dapat kembali beroperasi," tegasnya.
Ia menambahkan, bahwa percepatan dan pemerataan infrastruktur air bersih merupakan amanah utama dalam rencana pembangunan Kutai Barat periode 2025–2029.
Dengan demikian, Pemkab Kubar berkomitmen memastikan seluruh program pelayanan dasar yang dialokasikan dapat dirasakan secara nyata dan merata oleh seluruh lapisan masyarakat hingga ke pelosok kampung. (dys/adv/T5/*)