Senin 9 November 2026
SENDAWAR - Bupati Kutai Barat, Frederick Edwin, secara resmi membuka Rapat Koordinasi Pemerintah Kampung Tahun 2026 yang berlangsung meriah di Auditorium Aji Tulur Jejangkat pada Senin (9/11/2026) pagi.
Agenda tahunan yang digagas oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung (DPMK) Kabupaten Kutai Barat ini dihadiri tak kurang dari 390 peserta yang berasal dari 16 kecamatan. Barisan peserta tersebut terdiri dari para camat, petinggi kampung, hingga seluruh anggota Badan Permusyawaratan Kampung yang ada di wilayah Kabupaten Kutai Barat.
Dalam sambutan dan pengarahannya, Bupati Frederick Edwin menyoroti betapa krusialnya membangun hubungan kerja yang harmonis, selaras, dan padu antara unsur petinggi kampung dan jajaran BPK.
Menurutnya, kedua struktur institusi ini merupakan garda terdepan yang paling dekat dengan kehidupan warga sekaligus menjadi ujung tombak pelayanan publik di tingkat tapak. Bupati mengimbau agar dinamika serta perbedaan sudut pandang di tingkat desa tidak dijadikan alasan yang memperlambat program pembangunan maupun merusak hubungan kemasyarakatan.
"Perbedaan pandangan di tingkat kampung itu hal yang sangat lumrah dalam demokrasi pemerintahan desa. Namun, jangan sampai persoalan itu menjadi hambatan roda pemerintahan dan pelayanan masyarakat. Selesaikan setiap persoalan melalui komunikasi yang intensif, mengedepankan musyawarah mufakat, serta selalu mengacu pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku," tegas Frederick Edwin saat memberikan pengarahan di depan ratusan pejabat kampung.
Ia juga menekankan tiga arahan penting yang harus dijalankan secara disiplin oleh seluruh aparatur desa. Pertama, pentingnya membangun alur komunikasi dan koordinasi yang baik serta memegang teguh pemahaman tugas dan tanggung jawab masing-masing agar alur pembangunan fisik maupun pemberdayaan tidak tersendat.
Kedua, seluruh tata kelola keuangan serta pelaksanaan program pembangunan kampung wajib dilaksanakan secara terbuka, tertib, akuntabel, dan tepat sasaran dengan terus melibatkan partisipasi aktif seluruh elemen masyarakat.
Ketiga, aparatur kampung diminta senantiasa mengutamakan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi maupun kelompok demi menyukseskan visi daerah Kutai Barat yang semakin sejahtera, aman, adil, merata, dan beradat.
Sementara itu, berita menggembirakan turut disampaikan oleh Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung (DPMK) Kabupaten Kutai Barat, Erlinsiana. Dalam laporan resminya, ia menegaskan bahwa status kemandirian desa di Kutai Barat terus mengukur tren yang sangat positif.
"Berdasarkan pemutakhiran data evaluasi tahun 2026, kami sangat bersyukur dan bangga karena sudah tidak ada lagi kampung di Kutai Barat yang berstatus tertinggal atau sangat tertinggal. Ini merupakan buah manis dari kerja keras kolektif kita bersama selama ini," ungkap Erlinsiana di hadapan Bupati dan para peserta rakor.
Melalui penyelenggaraan rakor ini, koordinasi serta pemahaman fungsi antara petinggi kampung dan BPK diharapkan dapat semakin mantap dan solid.
Dengan demikian, tata kelola pemerintahan desa serta efektivitas pelayanan bagi seluruh masyarakat di Kabupaten Kutai Barat dapat terwujud secara optimal dan berkelanjutan. (dys/T7/*)