Kamis 5 November 2026
SENDAWAR- Isu perubahan iklim dan ancaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla) menjadi salah satu sorotan utama Pemerintah Kabupaten Kutai Barat (Kubar).
Pada Puncak Upacara Peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Kabupaten Kutai Barat ke-27 Tahun 2026, Bupati Kutai Barat, Frederick Edwin mengungkapkan bahwa sepanjang tahun ini wilayah Kubar mencatat kejadian karhutla sebanyak 225 titik dengan luas area terdampak mencapai 7.483,38 hektare.
Dalam rincian data daerah, Kecamatan Barong Tongkok mencatatkan frekuensi kejadian karhutla tertinggi yakni sebanyak 74 kejadian, disusul oleh Kecamatan Damai dengan 59 kejadian.
Sementara itu, untuk dampak kerusakan lahan terluas terjadi di wilayah Kecamatan Jempang, di mana si jago merah menghanguskan area seluas 5.392,43 hektare. "Penanganan karhutla tidak boleh hanya bersifat responsif saat api sudah membesar.
Prioritas utama kita harus bergeser pada strategi pencegahan, kesiapsiagaan darurat, pengawasan lapangan secara intensif, serta edukasi publik yang berkelanjutan kepada seluruh lapisan masyarakat," tegas Frederick Edwin, pada Kamis (5/11/2026).
Frederick turut menyampaikan apresiasi dan penghargaan setinggi-tingginya kepada tim gabungan di lapangan yang telah bahu-membahu menanggulangi karhutla.
Apresiasi tersebut ditujukan kepada personel BPBD Kutai Barat, Kodim 0912/KBR, Polres Kutai Barat, KPHP, Manggala Agni, pemadam kebakaran kecamatan, Masyarakat Peduli Api (MPA), hingga jajaran pemerintah kampung yang tanggap bencana.
Dampak fenomena iklim kekeringan ini juga merembet pada krisis pemenuhan air bersih warga. Salah satu dampaknya adalah terhentinya operasional PDAM Muara Nayan yang melayani wilayah Kecamatan Jempang dan sekitarnya akibat penyusutan tajam sumber air baku.
Menanggapi krisis air bersih tersebut, Pemkab Kubar bergerak cepat menyalurkan bantuan darurat. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) bersama PDAM secara rutin mengerahkan armada mobil tangki untuk mendistribusikan air bersih secara berkala ke kampung-kampung terdampak hingga fasilitas PDAM dapat berfungsi normal kembali.
Untuk kedepannya, Bupati, Frederick Edwin menekankan pentingnya membangun sistem kesiapsiagaan bencana secara terintegrasi dan memperkuat kolaborasi lintas sektor.
Langkah mitigasi ini sangat perlu untuk melindungi ekologi daerah serta memastikan stabilitas perekonomian masyarakat tidak terganggu oleh ancaman bencana alam. (Dys/T10*)