Rabu 1 Juli 2026

PASER – Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kabupaten Paser, Basri, meminta Pemerintah Kabupaten Paser memaparkan secara menyeluruh capaian pembangunan, target RPJMD yang belum terealisasi, serta berbagai persoalan yang masih dihadapi dalam pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025.

Menurut Basri, pembahasan laporan pertanggungjawaban APBD tidak cukup hanya menyajikan angka-angka realisasi keuangan. DPRD juga membutuhkan gambaran mengenai hasil pembangunan yang telah dicapai selama sekitar tiga setengah tahun masa pemerintahan agar dapat menilai efektivitas penggunaan anggaran.

"Kami ingin tahu ringkasan terkait keberhasilan selama masa jabatan tiga setengah tahun. Dengan anggaran yang telah digunakan apa yang berhasil dicapai oleh Kabupaten Paser. Itu yang ingin kita lihat dalam pembahasan LPj ini," ujarnya saat rapat kerja Banggar DPRD Paser, Selasa (30/6/2026).

Selain keberhasilan, Basri meminta pemerintah daerah menyampaikan secara terbuka berbagai kendala pembangunan serta target yang belum tercapai sesuai RPJMD.

"Kemudian sampaikan juga kepada kami apa saja permasalahan yang dihadapi, apa yang kurang tercapai dari target yang sudah ditetapkan di dalam RPJMD. Jadi kita mengetahui mana yang sudah berhasil dan mana yang masih perlu menjadi pekerjaan rumah pemerintah daerah," katanya.

Ia menjelaskan, evaluasi tersebut akan menjadi landasan penting bagi DPRD sebelum membahas RPJMD Kabupaten Paser Tahun 2025–2029.

Menurutnya, capaian pembangunan hingga tahun 2024 perlu dijelaskan secara komprehensif agar penyusunan arah pembangunan lima tahun ke depan didasarkan pada hasil evaluasi yang jelas.

"Di dalam dokumen RPJMD 2025–2029, tahun 2025 sudah masuk tahapan pertama. Namun realisasi tahun 2025 belum dijabarkan di dalam dokumen itu. Karena itu, yang kami inginkan adalah penjelasan capaian sampai tahun 2024 sehingga menjadi dasar evaluasi sebelum menyusun program berikutnya," jelasnya.

Basri juga meminta Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) memaparkan secara rinci realisasi belanja daerah, besaran Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA), serta kondisi keuangan daerah sebelum pembahasan dilanjutkan bersama masing-masing organisasi perangkat daerah (OPD).

"Dari BKAD juga kami berharap dijelaskan lebih rinci terkait realisasi belanja, kemudian berapa SiLPA yang ada, sehingga setelah itu pembahasan dengan masing-masing OPD dapat berjalan lebih fokus dan berdasarkan data yang lengkap," tegasnya. (Adv/DPRDPASER/Yadi/*)