Kamis 12 Juni 2025
BALIKPAPAN- Pemerintah Kota Balikpapan menggelar kegiatan verifikasi lapangan dalam rangka evaluasi Kota Layak Anak (KLA) Tahun 2025 yang berlangsung di Aula Balai Kota Balikpapan, pada Kamis (12/6).
Acara ini dihadiri oleh tim verifikator dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) serta perwakilan dari sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) terkait.
Wakil Wali Kota Balikpapan, Bagus Susetyo, menyampaikan rasa optimis dan apresiasi atas implementasi program KLA yang terstruktur dan menyeluruh.
Dalam forum verifikasi, tim pusat dari Kemen PPPA mengapresiasi kekompakan serta keseriusan seluruh OPD dalam memenuhi 24 indikator utama KLA yang terbagi dalam lima klaster yakni hak sipil dan kebebasan, lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif, kesehatan dasar dan kesejahteraan, pendidikan dan pemanfaatan waktu luang, serta perlindungan khusus anak.
"Ini bukan sekadar formalitas, kami serius dalam menyajikan bukti nyata pelaksanaan program demi memenuhi hak anak di Balikpapan,” ujar Bagus Susetyo.
Selama proses verifikasi, tim pusat menggali lebih dalam efektivitas program-program yang diterapkan masing-masing OPD melalui sesi tanya jawab.
Pemerintah Kota telah menyiapkan 13 lokasi prioritas untuk observasi lapangan sekaligus melengkapi dokumen dan bukti pendukung yang dibutuhkan oleh tim evaluasi.
"Evaluasi ini merupakan alat ukur kesungguhan pada kebijakan daerah dalam perlindungan anak dengan target utama meraih predikat tertinggi Kota Layak Anak, yaitu Paripurna,” ujar Bagus Susetyo.
Ia berharap dapat mempertahankan predikat ‘Utama’ yang diraih tahun lalu dan terus meningkatkan kualitas perlindungan anak di Kota Balikpapan.
Kemudian, terkait anggaran ada sekitar 20-25 persen anggaran belanja daerah dialokasikan untuk mendukung program ramah anak, menunjukkan komitmen nyata dalam hal perlindungan dan pemberdayaan anak.
Pemerintah Kota juga turut mengapresiasi dukungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dalam memperkuat ekosistem perlindungan anak di Balikpapan.
Sementara itu, Asisten Deputi Verifikator Lapangan Kemen PPPA, Muhammad Ihsan, mengatakan bahwa evaluasi KLA secara nasional dilaksanakan sesuai amanat Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan mencakup tahapan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, serta penetapan peringkat secara hybrid antara tim provinsi dan pusat sejak 2023 hingga 2025.
Ihsan menambahkan bahwa data yang dievaluasi tidak hanya administrasi semata, tetapi juga keberadaan partisipasi masyarakat dan keberlanjutan program.
"Maka dari itu ini menjadi tolok ukur penting dalam menilai efektivitas perlindungan anak di Kota Balikpapan,” tegas Ihsan.
Dengan ini, Bagus Susetyo menuturkan pada verifikasi lapangan evaluasi kota layak anak ini menjadi momentum penting bagi Kota Balikpapan untuk mewujudkan komitmen dan langkah nyata dalam menciptakan lingkungan yang ramah dan aman bagi anak-anak.
"Pemerintah Kota bertekad untuk terus meningkatkan kualitas perlindungan dan pemenuhan hak anak agar Balikpapan dapat meraih predikat Paripurna KLA tahun 2025,” tandas Bagus. (Adys/adv/DiskominfoBpp/*)