Senin 3 Maret 2025

BALIKPAPAN- Wali Kota Balikpapan, Rahmad Mas'ud, menegaskan komitmennya untuk melaksanakan program pro rakyat meskipun ada Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 yang mengharuskan efisiensi dalam belanja APBN dan APBD tahun anggaran 2025.

Dalam agenda coffee morning yang diadakan pada Senin (3/3/2025), Rahmad menyampaikan bahwa fokus utama dari semua pembangunan adalah kepentingan masyarakat, dan program-program pro rakyat tidak akan terpengaruh oleh kebijakan efisiensi tersebut.

"Semua pembangunan harus berorientasi pada kepentingan masyarakat. Program-program ini tidak akan dipangkas meskipun ada kebijakan efisiensi,” tuturnya.

Rahmad menegaskan bahwa efisiensi yang dilakukan justru untuk kepentingan rakyat, dengan memotong anggaran untuk kegiatan seremonial, perjalanan dinas, dan pengadaan untuk ASN.

Kemudian, ia menambahkan bahwa pertemuan dapat dilakukan secara virtual untuk menghemat anggaran, mirip dengan praktik selama pandemi COVID-19.

Terkait kebijakan Kementerian PANRB mengenai flexible working arrangement (FWA), Rahmad menyatakan hal ini masih dalam peninjauan untuk memastikan tidak mengganggu pelayanan masyarakat.

Menteri PANRB, Rini Widyantini, juga menegaskan komitmennya untuk mempercepat program prioritas Presiden Prabowo Subianto, dengan penyesuaian pola kerja yang tidak mengurangi kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Pelaksanaan FWA diatur dalam Perpres Nomor 21 Tahun 2023, yang memberikan fleksibilitas dalam lokasi dan waktu kerja.

Dengan langkah-langkah ini, Wali Kota Balikpapan berupaya memastikan bahwa meskipun ada kebutuhan untuk efisiensi anggaran, program-program yang langsung berdampak pada masyarakat tetap menjadi prioritas utama. (Adys/*)