Rabu 2 Oktober 2024
BALIKPAPAN - Dinas Perumahan dan Permukiman (Disperkim) Balikpapan tengah berupaya memperkuat kapasitas penanggulangan bencana. Program yang dimaksud mencakup penyediaan tempat tinggal layak huni untuk masyarakat Balikpapan khususnya terdampak bencana.
Penanggulangan bencana melalui rehabilitasi, maupun rekontruksi rumah pasca bencana. Untuk merealisasikan program ini, Disperkim menggelar sosialisasi standar teknis penyediaan dan rehabilitasi rumah kepada masyarakat atau sukarelawan tanggap bencana, berlangsung di Swiss-Belhotel Balikpapan, Rabu (2/10/2024) pagi.
Adapun tujuan penyelenggaraan sosialisasi ini sebagai wadah pemahaman kepada Camat, Lurah, RT sebagai perwakilan warga terhadap mekanisme syarat penerima bantuan, pemberian bantuan, serta tata cara pelaksanaannya.
Kepala Disperkim Balikpapan Rafiuddin menegaskan, program ini sejatinya sudah lama. Namun pihaknya kembali melakukan sosialisasi, agar masyarakat lebih memahami program tersebut.
Rafiuddin menyampaikan, jika ada rumah yang sesuai standar, Disperkim bisa mengajukan bantuan melalui program tersebut. Rafiuddin menyebut, alokasi penanganan bencana selalu ada setiap tahunnya. Namun saat ini, masih dilakukan identifikasi. Sehingga kemungkinan anggaran baru terserap pada tahun berikutnya.
Kepala Disperkim Balikpapan Rafiuddin mengatakan, program ini sejatinya sudah lama. Namun pihaknya kembali melakukan sosialisasi, agar masyarakat lebih memahami program tersebut.
"Karena setiap tahun kita sediakan anggaran, tapi dilihat dulu, memenuhi syarat atau tidak untuk dibantu," imbuhnya.
Misalnya, ada syarat penetapan bencana dari kepala daerah. Kemudian objek mana yang terkena bencana yang mesti dihitung besaran dampaknya, apakah masuk dalam kategori kecil, sedang atau besar.
"Itu baru bisa dapat perhitungan kebutuhan dan berapa realisasi perbaikan," ucapnya.
Pada tahun ini, Disperkim sudah membuat pemetaan daerah kerawanan bencana. Dengan menggunakan data peta potensi wilayah bencana dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD).
"Hasilnya akhir November keliatan. Lalu kita tetapkan berapa besar hunian yg berpotensi terkena dampak," terang Rafiuddin.
"Walau belum terdampak bencana, setidaknya masyarakat mengetahui potensi tingkat kerawanan, serta memahami warning system," urainya.
"Sosialisasi yang pertama kali, mungkin realisasi fisik baru mulai eksekusi tahun depan," tandasnya. (Ay/adv)