Balikpapan Dipilih Jadi Pusat Desk Investasi, Perkuat Iklim Usaha di Kalimantan

Selasa 17 November 2026

BALIKPAPAN – Besarnya kontribusi terhadap realisasi investasi menjadi salah satu alasan Kota Balikpapan ditetapkan sebagai pusat Desk Investasi untuk wilayah Kalimantan. Dari total realisasi investasi di Pulau Kalimantan, sebanyak 46 persen berasal dari Kalimantan Timur (Kaltim). Sementara itu, sekitar 30 persen realisasi investasi di Kaltim dikontribusikan oleh Kota Balikpapan.

Penandatanganan nota kesepahaman (MoU) dan peresmian Desk Investasi Provinsi Kaltim berlangsung di Auditorium Balai Kota Balikpapan, Selasa (17/11/2026). Kehadiran desk ini diharapkan memperkuat koordinasi pemerintah pusat dan daerah, sekaligus mengawal berbagai rencana investasi agar dapat terealisasi di kawasan Kalimantan.

Penandatanganan nota kesepahaman (MoU) dan peresmian Desk Investasi Provinsi Kaltim berlangsung di Auditorium Balai Kota Balikpapan, Selasa (17/11/2026). (Harianjurnal.com)

Asisten I Bidang Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Balikpapan, Sudirman Djayaleksana, menyambut baik penunjukan Balikpapan sebagai lokasi Desk Investasi. Menurutnya, kehadiran fasilitas tersebut menjadi bentuk komitmen pemerintah pusat dalam memperkuat sinergi dengan pemerintah daerah untuk mendorong pertumbuhan investasi.

Terlebih, Balikpapan memiliki posisi strategis sebagai kota penyangga utama Ibu Kota Nusantara (IKN) sekaligus pintu gerbang Kaltim.

“Sebagai kota penyangga utama Ibu Kota Nusantara sekaligus pintu gerbang Kalimantan Timur, Balikpapan terus membuktikan perannya sebagai lokomotif pertumbuhan ekonomi daerah,” ujarnya.

Peran tersebut tercermin dari capaian realisasi investasi Balikpapan. Sepanjang 2025, realisasi investasi di kota ini mencapai Rp27,25 triliun, terdiri dari Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) sebesar Rp23,78 triliun dan Penanaman Modal Asing (PMA) sebesar Rp3,47 triliun. Capaian itu menempatkan Balikpapan sebagai daerah dengan realisasi investasi tertinggi di Kaltim.

Tren positif tersebut berlanjut hingga triwulan III 2026. Realisasi investasi Balikpapan tercatat sebesar Rp15,56 triliun atau mencapai 75,32 persen dari target Rp20,68 triliun. Nilai tersebut kembali menjadi yang tertinggi di Kaltim dan termasuk salah satu yang terbesar di luar Pulau Jawa.

Sudirman mengatakan, capaian investasi itu turut didukung kemudahan pelayanan perizinan serta meningkatnya kesadaran pelaku usaha dalam memenuhi legalitas usahanya. Pada triwulan III 2026, tercatat sebanyak 3.443 Nomor Induk Berusaha (NIB) baru diterbitkan. Sementara itu, Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) DPMPTSP Balikpapan mencapai 95,62.

Lanjut, ia juga menyambut baik penunjukan dan kehadiran desk investasi yang berpusat di Balikpapan untuk mengawal target realisasi investasi wilayah Pulau Kalimantan.

Untuk menjaga iklim investasi tetap kondusif, Pemkot Balikpapan terus berupaya menyederhanakan proses perizinan, memberikan pendampingan legalitas usaha, serta memastikan kepastian hukum dan keamanan bagi investor.

Balikpapan juga memiliki sejumlah potensi yang dapat dikembangkan, mulai dari kawasan industri dan hilirisasi di Kariangau serta Balikpapan Utara, hingga sektor logistik dan konektivitas yang mendukung peran kota sebagai superhub IKN.

“Melalui langkah-langkah integrasi ini, Balikpapan berkomitmen tidak hanya sekadar menawarkan potensi, tetapi juga menghadirkan kepastian dan kemudahan nyata bagi setiap investor yang menanamkan modalnya di Kota Balikpapan,” jelasnya.

Sudirman berharap, penandatanganan MoU dan peresmian Desk Investasi dapat memperkuat sinergi antara pemerintah pusat, provinsi, dan kota. Dengan koordinasi yang lebih terintegrasi, berbagai kendala perizinan maupun persoalan teknis yang dihadapi investor diharapkan dapat ditangani lebih cepat dan transparan, terutama pada sektor hilirisasi dan industri bernilai tambah.

Sementara itu, Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM, Edy Junaedi Harahap, menjelaskan bahwa pembentukan Desk Investasi tidak hanya bertujuan meningkatkan realisasi penanaman modal, tetapi juga memastikan komitmen investasi yang telah disampaikan investor dapat benar-benar diwujudkan.

Menurutnya, rencana investasi yang masuk, termasuk penanaman modal asing melalui sembilan pusat promosi investasi Indonesia atau Indonesia Investment Promotion Centre (IIPC) di berbagai negara, perlu dikawal hingga menjadi realisasi. Sebab, masih terdapat kesenjangan antara nilai komitmen dan investasi yang benar-benar terealisasi.

“Terkadang antara nilai komitmen dan realisasi ini terdapat kesenjangan yang sangat besar. Inilah salah satu alasan mengapa keberadaan desk investasi menjadi penting,” ungkapnya.

Edy kemudian menjelaskan alasan Balikpapan dipilih sebagai pusat Desk Investasi untuk wilayah Kalimantan. Berdasarkan data kementerian, sekitar 46 persen realisasi investasi di Pulau Kalimantan berasal dari Kaltim. Dari total realisasi investasi Kaltim tersebut, sekitar 30 persen dikontribusikan oleh Kota Balikpapan.

“Jadi, Balikpapan benar-benar menjadi representasi kota bisnis sekaligus kota yang ramah investasi di kawasan ini. Itulah alasan mengapa Balikpapan ditetapkan sebagai lokasi desk investasi untuk wilayah Kalimantan,” tuturnya.

Penetapan Balikpapan melengkapi pengembangan Desk Investasi di sejumlah wilayah Indonesia. Edy menyebut, desk serupa telah hadir di Batam dan Bali pada 2025. Kemudian, pada 2026, pengembangan dilakukan di Medan, Semarang, Makassar, dan Balikpapan.

Penempatan desk tersebut mempertimbangkan posisi kota sebagai pusat aktivitas bisnis dan investasi di wilayah masing-masing. Medan mewakili Sumatera, Semarang untuk Pulau Jawa, Makassar untuk kawasan Indonesia Timur, sedangkan Balikpapan menjadi pusat layanan investasi untuk Kalimantan.

Lebih lanjut, Edy memaparkan dua tujuan utama keberadaan Desk Investasi. Pertama, mendorong peningkatan realisasi penanaman modal. Kedua, menekan Incremental Capital Output Ratio (ICOR) melalui penyelesaian berbagai hambatan investasi atau debottlenecking.

Selain mengawal realisasi investasi, desk juga diharapkan membantu menyusun arah pengembangan investasi yang sesuai dengan karakteristik dan potensi setiap daerah. Menurut Edy, keseimbangan antara sektor primer, sekunder, dan tersier perlu diperhatikan agar pertumbuhan ekonomi tidak hanya bergantung pada satu sektor.

“Nah, bagaimana mengombinasikan sektor-sektor tersebut? Desk investasi nantinya juga dapat diajak untuk memikirkan hal ini,” katanya.



Ia mencontohkan, Balikpapan memiliki kekuatan pada sektor jasa dan perdagangan, sedangkan sejumlah daerah lain di Kalimantan memiliki potensi besar pada sektor pertambangan. Karena itu, pengembangan sektor-sektor tersebut perlu dirancang secara berimbang agar dapat saling mendukung.

“Jangan sampai sektor primer sudah habis, tetapi sektor tersier atau jasa perdagangan belum siap menjadi lokomotif pertumbuhan ekonomi,” tegasnya.

Edy juga menyampaikan, realisasi investasi di Pulau Kalimantan hingga September 2026 mencapai Rp166,84 triliun. Sementara itu, kontribusi Kalimantan terhadap produk domestik bruto (PDB) nasional pada triwulan III 2026 tercatat sebesar 8 persen. Adapun porsi realisasi investasi Kalimantan terhadap total investasi nasional berada di kisaran 10 persen.

“Artinya, masih terdapat kesenjangan sekaligus peluang yang sangat besar untuk terus didorong di kawasan ini,” ujarnya.

Menurut Edy, peluang investasi di Kalimantan masih terbuka lebar, terlebih dengan keberadaan IKN serta potensi pengembangan sektor primer, jasa, dan perdagangan. Kawasan ini juga memiliki dua kawasan ekonomi khusus (KEK) dan 16 kawasan industri yang perlu terus dioptimalkan untuk mendorong investasi sekaligus meningkatkan nilai tambah ekonomi daerah. (SR/Adv Diskominfo Balikpapan/*)