Senin 16 November 2026
BALIKPAPAN – Keluhan warga terkait keberadaan pita penggaduh di Jalan Proklamasi, Kelurahan Manggar, Balikpapan Timur, mendapat perhatian Dinas Perhubungan (Dishub) Balikpapan.
Fasilitas pengendali kecepatan tersebut akan dievaluasi agar pemasangan dan penempatannya sesuai dengan kebutuhan di lapangan.
Kepala Dishub Balikpapan Muhammad Fadli Patturahman mengatakan, evaluasi akan dilakukan untuk melihat kembali posisi, lokasi, hingga kebutuhan pemasangan fasilitas tersebut. Dishub juga berencana meningkatkan pengadaannya pada tahun anggaran 2027.
"Jadi speed bump ini akan kita evaluasi kembali. Kedua, pengadaannya juga akan kita tingkatkan pada tahun anggaran 2027, sehingga posisi, tempat, dan kebutuhannya sesuai dengan yang seharusnya,” ujarnya, Senin (16/11/2026).
Fadli menjelaskan, speed bump atau yang lebih dikenal masyarakat sebagai polisi tidur merupakan salah satu fasilitas untuk mengendalikan kecepatan kendaraan. Selain itu, terdapat pita penggaduh yang memiliki bentuk berbeda dan berfungsi memberikan efek getaran sebagai peringatan bagi pengendara.
Pita penggaduh umumnya terdiri dari beberapa deret yang dipasang melintang di badan jalan. Fasilitas ini digunakan untuk membantu mengurangi kecepatan kendaraan sekaligus meminimalkan potensi kecelakaan lalu lintas.
Dalam pelaksanaannya, penanganan fasilitas tersebut juga membutuhkan koordinasi dengan organisasi perangkat daerah (OPD) lain, terutama Dinas Pekerjaan Umum (PU). Sebab, pekerjaan perbaikan jalan yang dilakukan Dinas PU terkadang justru menutupi speed bump maupun pita penggaduh yang sebelumnya telah dipasang Dishub.
"Ini memang menjadi pekerjaan rumah kita bersama. Kita harus melakukan kolaborasi dengan baik bersama Dinas PU, karena terkadang saat ada perbaikan jalan, fasilitas yang sudah kita kerjakan justru tertutup,” jelasnya.
Selain koordinasi, keterbatasan anggaran akibat efisiensi juga menjadi pertimbangan dalam pelaksanaan program. Fadli mengatakan, pemerintah harus menentukan prioritas kegiatan berdasarkan tingkat kebutuhan di lapangan.
Menurutnya, meskipun berbagai program memiliki urgensi masing-masing, keterbatasan anggaran membuat sejumlah kegiatan harus disesuaikan.
Bahkan, sebagian anggaran perlu dialihkan untuk memenuhi kebutuhan pembangunan lainnya.
Melalui evaluasi dan rencana peningkatan pengadaan pada 2027, Dishub berharap fasilitas pengendali kecepatan dapat dipasang lebih tepat, baik dari sisi lokasi maupun kebutuhan pengguna jalan. (SR/Adv Diskominfo Balikpapan/*)