Kamis 12 November 2026
BALIKPAPAN - Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Balikpapan merancang penambahan fasilitas pengawasan lalu lintas melalui pembangunan lima pos pantau pada 2027. Langkah ini dilakukan untuk memperluas jangkauan petugas dalam mengawasi aktivitas kendaraan sekaligus mempercepat penanganan berbagai pelanggaran di jalan raya.
Kepala Dishub Balikpapan, Muhammad Fadli Pathurrahman mengatakan, keberadaan pos pantau saat ini belum mampu menjangkau seluruh kawasan yang membutuhkan pengawasan. Saat ini, Dishub baru memiliki dua fasilitas serupa yang berada di kawasan Pattimura dan Kelok 13.
"Kami baru memiliki dua pos pantau, yaitu di Pattimura dan juga Kelok 13. Kami rasa itu masih sangat kurang," ujarnya, Kamis (12/11/2026).
Sejumlah kawasan telah masuk dalam pemetaan kebutuhan fasilitas baru, di antaranya Pos 10, Projakal, dan Batakan. Selain itu, pengawasan juga akan diarahkan ke gerbang Tol Kilometer 1 Batakan, Balikpapan Baru, Jalan MT Haryono di sekitar Dapur Mantul, serta Kebun Sayur.
Penentuan lokasi tersebut mempertimbangkan kepadatan kendaraan dan kebutuhan pengendalian lalu lintas. Khusus kawasan Pos 10, Dishub masih berkoordinasi dengan Dinas Lingkungan Hidup karena lokasi yang direncanakan berkaitan dengan pemanfaatan ruang terbuka hijau.
Fadli menjelaskan, setiap pos pantau dirancang berukuran sekitar 4 x 6 meter. Fasilitas ini nantinya digunakan sebagai tempat petugas melakukan pemantauan sekaligus mendukung tindakan terhadap kendaraan yang melanggar aturan.
Selain menjadi titik penempatan petugas dan kendaraan derek, pos tersebut juga akan terhubung dengan perangkat pengeras suara atau announcer untuk memberikan peringatan kepada pengendara, termasuk mereka yang melakukan parkir sembarangan.
"Pos pantau ini juga akan menjadi tempat untuk penindakan bagi pengendara roda dua dan roda empat yang melanggar rambu lalu lintas," jelasnya.
Dalam pelaksanaannya, Dishub akan melibatkan kepolisian melalui skema bantuan kendali operasi (BKO). Kolaborasi tersebut diharapkan membuat pengawasan dan penertiban di sejumlah titik berjalan lebih efektif.
Adapun pembiayaan pembangunan direncanakan bersumber dari APBD serta dukungan program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR). Namun, besaran anggaran masih menunggu proses pembahasan dan persetujuan.
Melalui penambahan fasilitas ini, Pemkot Balikpapan berharap pengawasan lalu lintas semakin merata sehingga pelanggaran dapat ditangani lebih cepat dan ketertiban berkendara di berbagai kawasan kota semakin meningkat. (Dys/advDiskominfoBalikpapan/*)