Senin 9 November 2026

BALIKPAPAN — Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Balikpapan terus mengintensifkan penertiban pengamen yang beraktivitas di sejumlah persimpangan lampu merah. Namun, upaya tersebut masih menghadapi kendala karena para pengamen kerap memanfaatkan celah saat petugas tidak berada di lokasi maupun ketika pergantian jadwal penjagaan.

Kepala Satpol PP Kota Balikpapan, Boedi Liliono, mengatakan para pengamen biasanya kembali beraktivitas ketika petugas tidak melakukan pengawasan. Sebaliknya, saat petugas datang untuk melakukan penertiban, mereka justru menghilang dari lokasi.

“Mungkin ada sela-sela ketika kita tidak berada di tempat, mereka masuk. Begitu kita datang dan melakukan penertiban lagi, mereka sudah tidak ada atau menghilang,” ujar Boedi, Senin (9/11/2026).

Dia menjelaskan, pengawasan dilakukan hampir di seluruh persimpangan lampu merah yang kerap dijadikan lokasi mengamen.

“Hampir semua simpang (lampu merah),” katanya.

Untuk mengoptimalkan pengawasan, Satpol PP telah membagi jadwal tugas petugas ke dalam beberapa shift. Penjagaan dilakukan mulai pagi hingga siang, kemudian dilanjutkan petugas berikutnya dari siang sampai malam.

“Ini sudah ada jadwal tugas. Ada petugas yang bertugas pagi sampai siang, kemudian siang sampai malam,” ungkapnya.

Meski demikian, pergantian jadwal penjagaan diduga menjadi salah satu celah yang dimanfaatkan para pengamen untuk kembali beraktivitas.

“Nah, mungkin di sela-sela pergantian shift itu mereka bisa mencari celah untuk beraktivitas,” terangnya.

Selain melakukan penertiban, Satpol PP juga telah beberapa kali mengamankan pengamen untuk selanjutnya diserahkan kepada Dinas Sosial (Dinsos) Kota Balikpapan guna mendapatkan pembinaan.

Boedi menegaskan, kewenangan pembinaan terhadap para pengamen berada di Dinsos, bukan Satpol PP.

“Karena yang memiliki kewenangan untuk melakukan pembinaan adalah Dinsos, bukan kami,” jelasnya.

Namun, pembinaan yang diberikan belum sepenuhnya membuat mereka jera. Sebab, sejumlah pengamen yang pernah diamankan justru kembali mengulangi aktivitas serupa.

“Sudah banyak. Itu-itu juga, terkadang orang yang sama kembali mengulangi perbuatannya,” ungkapnya.

Boedi mengatakan, Satpol PP tidak memiliki kewenangan untuk melakukan penahanan badan terhadap pengamen yang berulang kali melanggar ketentuan. Salah satu langkah hukum yang memungkinkan diterapkan adalah melalui Tindak Pidana Ringan (Tipiring), dengan sanksi berupa denda.

Namun, setelah menjalani proses tersebut, para pelanggar tetap dapat kembali beraktivitas karena tidak ada kewenangan penahanan badan di Satpol PP.

“Tidak bisa. Paling kalau memang memungkinkan, kami kenakan Tipiring (Tindak Pidana Ringan). Itu pun paling hanya denda. Setelah itu dikeluarkan lagi. Kami juga tidak bisa melakukan penahanan badan. Tetap, yang memiliki kewenangan pembinaan adalah Dinsos, bukan kami,” ujarnya.

Penertiban tersebut dilakukan untuk menegakkan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 1 Tahun 2021 tentang Ketertiban Umum, sekaligus menjaga keselamatan pengamen dan pengguna jalan. (SR/adv/*)