Senin 9 November 2026

BALIKPAPAN – Pedagang korban kebakaran Pasar Sepinggan, Balikpapan Selatan, kini bisa kembali menjalankan aktivitas jual beli setelah Pemerintah Kota (Pemkot) Balikpapan menyediakan tempat penampungan sementara (TPS). Fasilitas tersebut diresmikan langsung oleh Wali Kota Balikpapan Rahmad Mas’ud, Senin (9/11/2026).

Rahmad mengatakan, penyediaan TPS merupakan bentuk komitmen pemerintah untuk membantu para pedagang kembali menjalankan usahanya setelah kehilangan tempat berjualan akibat kebakaran. Keberadaan fasilitas tersebut juga diharapkan memudahkan masyarakat dalam mendapatkan bahan kebutuhan pokok.

"Ini merupakan komitmen pemerintah, sekaligus komitmen kita semua, untuk memfasilitasi saudara-saudara kita yang ingin melakukan usaha, dengan tujuan mempermudah masyarakat mendapatkan bahan kebutuhan pokok," ucap Rahmad.

Selain menyediakan tempat berjualan, Pemkot Balikpapan juga memberikan keringanan biaya bagi pedagang yang menempati kios di TPS tersebut. Rahmad mengungkapkan, dirinya telah menanyakan kepada Sekretaris Daerah dan Kepala Dinas Perdagangan (Disdag) mengenai besaran iuran yang akan dikenakan kepada pedagang.

Dari penjelasan yang diterimanya, kata dia, iuran tersebut sebesar Rp180 ribu per bulan. Namun, Rahmad meminta agar biaya itu tidak menjadi beban bagi pedagang. Bahkan, ia menyampaikan bahwa telah diberikan relaksasi berupa pembebasan biaya selama satu tahun.

"Alhamdulillah, Pak Kadisdag juga menyampaikan bahwa ada relaksasi selama satu tahun. Artinya, para pedagang yang menempati kios-kios kita ini tidak perlu membayar selama satu tahun," ujarnya.

Lanjut, Rahmad bahkan mengusulkan agar pembebasan biaya tersebut dapat diberlakukan lebih lama. Meski demikian, ia memahami bahwa pengelolaan pasar tetap membutuhkan biaya operasional, termasuk untuk petugas kebersihan dan kebutuhan lainnya.

Menurutnya, pemerintah harus mempertimbangkan kondisi ekonomi pedagang kecil dan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Jika biaya yang dikenakan masih dirasa memberatkan, ia meminta agar pungutan tersebut dihapuskan.

"Kalau UMKM, janganlah dibebani. Lebih baik kita mengejar penerimaan dari restoran-restoran besar dan kawasan industri. Kalau perlu, distributornya yang kita kenakan pajak. Jangan justru para pedagang kecil yang dibebani," tegasnya.

Sejalan dengan upaya meringankan beban pedagang, Rahmad juga mengingatkan pengelola pasar, tokoh masyarakat, serta seluruh pihak terkait agar tidak melakukan praktik pungutan liar (pungli) di lingkungan pasar.

Dia menegaskan kembali, tidak boleh ada pungutan di luar ketentuan dan regulasi yang berlaku. Para pedagang juga diminta tidak takut melaporkan apabila menemukan praktik pungli atau tindakan yang merugikan mereka.

"Kalau ada pihak yang melakukan pungli di luar ketentuan dan regulasi yang berlaku, silakan laporkan. Bukan saya yang akan menindak, tetapi ada aparat yang akan mengambil tindakan karena kita memiliki Satgas Saber Pungli," ujarnya.

Rahmad menambahkan, larangan pungli dan premanisme tersebut merupakan bagian dari instruksi pemerintah pusat yang harus dijalankan pemerintah daerah. Ia tidak ingin ada pihak yang memanfaatkan kondisi pedagang untuk melakukan pungutan ilegal maupun tekanan terhadap masyarakat.

"Tidak boleh ada premanisme, tidak boleh ada pungli, dan tidak boleh ada pihak yang menekan masyarakat kita. Ini bukan hanya Wali Kota yang berbicara, tetapi merupakan kebijakan pemerintah pusat," pungkasnya. (SR/adv/*)