Senin 6 April 2026
BALIKPAPAN– Wakil Wali Kota Balikpapan, Bagus Susetyo, memaparkan secara garis besar Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Pemerintah Kota dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Balikpapan ke-2 Masa Sidang II Tahun Sidang 2025/2026.
Dalam penyampaiannya, Bagus menjelaskan bahwa LKPJ memuat realisasi anggaran serta capaian pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan yang telah dirumuskan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2021–2026 dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
*LKPJ yang disampaikan hari ini merupakan gambaran umum kinerja Pemerintah Kota Balikpapan selama satu tahun, mencakup visi, arah kebijakan, strategi, program, hingga kegiatan pembangunan,” ujarnya di hadapan pimpinan dan anggota DPRD, Senin (6/4/2026).
Ia juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh masyarakat dan jajaran instansi atas berbagai capaian yang diraih. Sepanjang tahun pelaporan, Kota Balikpapan berhasil meraih puluhan penghargaan, baik di tingkat nasional, provinsi, maupun regional.
Beberapa di antaranya adalah opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas laporan keuangan daerah serta penghargaan Kota Layak Anak kategori utama. Di tingkat regional, Balikpapan juga dinilai sebagai kota berkinerja terbaik di Kalimantan dalam penerapan standar pelayanan minimal.
Dari sisi makro ekonomi, Bagus mengungkapkan bahwa pertumbuhan ekonomi Kota Balikpapan menunjukkan peningkatan signifikan. Laju pertumbuhan tercatat mencapai 10,24 persen, naik dibanding tahun sebelumnya.
Kontribusi terbesar berasal dari sektor industri pengolahan, diikuti sektor konstruksi serta transportasi dan pergudangan. Selain itu, pendapatan domestik regional bruto (PDRB) per kapita juga mengalami peningkatan, sementara inflasi tetap terkendali di angka 2,71 persen.
"Indikator kesejahteraan masyarakat juga menunjukkan tren positif, di antaranya peningkatan Indeks Pembangunan Manusia, penurunan tingkat pengangguran terbuka, serta berkurangnya angka kemiskinan,” jelasnya.
Dalam hal pengelolaan keuangan daerah, pendapatan daerah terealisasi sebesar 97,10 persen dari target, sementara belanja daerah mencapai 89,9 persen.
Bagus menyebut, realisasi tersebut mencerminkan upaya optimal dalam pelaksanaan APBD meski belum sepenuhnya memenuhi seluruh harapan. Ia merinci, belanja operasi, belanja modal, hingga belanja transfer menunjukkan capaian yang cukup baik.
Sementara itu, pelaksanaan program di berbagai sektor, mulai dari pendidikan, kesehatan, infrastruktur, hingga sosial, juga berjalan dengan tingkat realisasi yang beragam.
Meski demikian, sejumlah persoalan strategis masih menjadi perhatian pemerintah kota, seperti penanganan banjir, peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan, serta pengurangan pengangguran.
"Berbagai tantangan tersebut menjadi bahan evaluasi kami untuk perbaikan ke depan, guna mewujudkan Balikpapan sebagai kota terkemuka penyangga Ibu Kota Nusantara yang nyaman dan sejahtera,” tegasnya.
Di akhir penyampaiannya, Bagus menyerahkan sepenuhnya penilaian LKPJ kepada DPRD Kota Balikpapan sebagai bagian dari fungsi pengawasan dan evaluasi terhadap kinerja pemerintah daerah.
Ia juga menekankan pentingnya dukungan DPRD dan masyarakat dalam memastikan keberlanjutan pembangunan serta penyelesaian berbagai persoalan kota secara berkelanjutan. (Adys/Adv Diskominfo Balikpapan/*)