Selasa 9 MEI 2023

PENAJAM - Ketua Komisi I DPRD Penajam Paser Utara (PPU) Kalimantan Timur (Kaltim) Muhammad Yusuf menilai, proses pembangunan kawasan Ibu Kota Negara (IKN) rentan terjadi konflik.

Menurutnya, potensi itu sering muncul terkait lahan pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Kecamatan Sepaku saat ini  menjadi atensi DPRD Penajam Paser Utara (PPU) Kalimantan Timur (Kaltim).

Hal itu serinya muncul persoalan warga merasa nilai ganti rugi yang diberikan pemerintah pusat tidak sesuai dengan keinginan warga.

“Kondis Itu harus diantisipasi segera oleh pemerintah pusat,” urainya pada Minggu (7/5/2023).

Selaku Ketua Komisi I Muhammad Yusuf meminta kepada pemerintah pusat, untuk segera melakukan upaya.pencegahan tersebut.

Selain dirinya mengkhawatirkan terjadinya konflik terkait permasalahan lahan di kawasan IKN, sehingga dapat menghambat proses pembangunan ibu kota baru yang saat ini tengah berjalan.

Dia berharap, bagi warga yang telah terpakai lahannya untuk pembangunan IKN, kiranya warga mendapat ganti rugi yang sesuai. Maka itu, ada langkah dan identifikasi lahan warga dilakukan pemerintah pusat, mengantisipasi potensi berbagai  permasalahan di kawasan IKN.

Harapannya, pembangunan IKN tidak mengalami hambatan, sebagai keseriusan pemerintah, dalam pemindahan ibu kota ke Kalimantan Timur, segera terwujud. (Ahmad Yani/*)