Selasa 14 Oktober 2025
BALIKPAPAN - Melalui Biro Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur (Setdaprov Kaltim) menggelar Rapat Koordinasi (rakor) penggunaan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional. Diikuti Dinas Sosial dan Bappeda se kabupaten dan kota, provinsi Kaltim. Kegiatan dilaksanakan di hotel Four Point, Balikpapan, Selasa (14/10/2025).
Disela kegiatan Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat (Biro Kesra) Setda Provinsi Kalimantan Timur, Dasmiah, menegaskan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN), merupakan data tunggal untuk penanganan sosial ekonomi sebagai langkah mengentaskan kemiskinan.
"Kalau dulu kan kita kenal ada DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial, red), ada P3KE (Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem, red). nah sekarang tidak lagi, itu disatukan," ungkap Dasmiah.
"Jadi kalau kita kompeten kota juga memiliki data sendiri tentang kemiskinan, setidaknya sudah dilebur jadi satu data DTSEN ini," katanya.
Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat (Biro Kesra) Setda Provinsi Kalimantan Timur mengatakan, rapat koordinasi ini, untuk menentukan langkah-langkah strategi yang harus dilakukan untuk penggunaan data DTSEN ini. Karena data Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) ini harus digunakan dalam penanganan kemiskinan, dalam pemberian bantuan sosial.
Kemudian pemberian bantuan kesehatan, pendidikan dan lain sebagainya. "Jadi terpusat kepada data sen ini," jelas Dasmiah Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat (Biro Kesra) Setda Provinsi Kalimantan Timur.
Menurutnya, kalau DTSEN ini kita tidak melakukan langkah-langkah yang strategis yang benar, dikhawatirkan penanganannya tidak tepat. Tapi, kalau kita dari awal sudah melakukan verifikasi dan validasi sehingga datanya sudah valid, orang miskin di kaupaten kota sudah valid, penanganannya juga jelas.
"Jadi kita penanganan kemiskinan sudah jelas," urai Dasmiah.
Ia mencotohkan di Balikpapan terdapat beberapa persen orang miskin, datanya sudah jelas, tinggal di tangani, maka insya Allah Kalimantan Timur akan bebas dari kemiskinan tersebut. Dan saat ini posisi kita di angka 5,11 persen, angka kemiskinan.
"Harapan Bapak Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Timur, di tahun 2026 kita sudah di bawah angka 5. Dan insya Allah itu akan bisa tercapai, apabila semua kaupaten kota ini konsentrasi penanganannya sama. Nggak masing-masing, sama DTSENnya kita verifikasi, validasi, dan penanganannya juga jelas," tuturnya.
Dasmiah juga menambahkan, karena kalau data tidak jelas, tidak terhitung dalam BPPS. "Yang data miskin sudah jelas, sudah ada By Name By Address, kita tangani secara jelas, sehingga kita bisa mengentaskan kemiskinan," harapnya.
Dasmiah menguraikan, tujuanya data ini menjadi satu aplikasi atau satu data, ? Jadi satu data yang sudah diberikan kepada provinsi dan kaupaten kota tentang bagaimana Name By Address, orang miskin di kabupaten kota masing-masing.
Setiap kabupaten kota punya data kemiskinan? "Cuman kan perlu diverifikasi, validasi, apakah benar mereka itu orang miskin, apakah benar mereka itu miskin ekstrim, apakah benar mereka memang datanya itu, kan memang kalau di data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem yang dikelompokkan berdasarkan tingkat kesejahteraan keluarga ke dalam 10 desil (tingkat 1-10). Kalau desil 1 sampai 4 itu pasti dia miskin. Sampai miskin ekstrim, ada yang rentan, miskin, ada yang keras, dan sejahterah," terangnya.
"Nah, ini juga kita lihat DTSEN, kan ini belum kita lakukan verifikasi. Jadi nggak tahu persis apakah data ini benar, sesuai, kemudian betul yang dikatakan miskin ini betul-betul miskin," tukasnya.
Pihaknua menargetkan, ada langkah-langkah strategi, untuk memanfaatkan data DTSEN kemudian untuk memperlakukan data DTSEN ini secara benar. juga sebagai langkah awal.
"Misalnya kita verifikasi, validasi, sehingga kita memiliki data yang benar dan akurat. Sehingga penanganannya juga benar. Karena kata Bapak Gubernur, kalau kita beranjak dari data, maka melakukan penanganan itu juga akan mudah," tambahnya.
Sementara Pemprov Kaltim target nasional angka kemiskinan berada dibawah angka nasional.
"Kita sudah di bawah kemiskinan nasional. Saat ini angka miskin nasional itu 8,47, kita sekarang 5,11 kita itu sudah jauh di bawah angka kemiskinan nasional. Namun semoga dan mugah-mudahan di 2026 kita sudah di bawah angka 5. Harapan kita itu sampai mencapai angka 4 sih, Bapak Gubernur pengennya," harap Dasmiah.
Ia berharap, dengan rakor ini, kita memiliki langkah-langkah strategis yang sama dalam penanganan kemiskinan di Kabupaten Kota. Kemudian menyamakan langkah-langkah ini, sebagai langkah strategis yang sama. Maka akan bisa mengurangi angka kemiskinan. Berikutnya, dengan adanya program gas pol dan gratis pol, dapat berdampak terhadap penurunan angka kemiskinan.
"Dan pasti berdampak harusnya karena biaya pendidikan dari kalau SD sampai SMP kan ditanggung sama Kabupaten Kota masing-masing. SMA, SMK ditanggung provinsi, ditambah dengan perguruan tinggi ditanggung oleh pemerintah provinsi pasti kan beban masyarakat pendidikan kan berkurang. Sehingga masyarakat bisa lebih baik hidupnya," urainya.
Selanjutnya, masalah pendidikan di Kabupaten Timur pasti meningkat. Dan dapat berdampak turunya angka kemiskinan. (ay/adv/DiskominfoKaltim/*)