Kamis 12 Juni 2025
"Evaluasi Elektroninifikasi Transaksi Pemerintah Daerah dan Rapat Koordinasi Retribusi Daerah"
BALIKPAPAN - Wakil Gubernur Kalimantan Timur (Wagub Kaltim) Seno Aji membuka kegiatan "High Level Meeting" Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim), di Balikpapan, Blue Sky, Kamis (12/6).
Selain kegiatan high level meeting, juga dilaksanakan rapat koordinasi retribusi daerah, dilaksanakan BAPPEDA Kaltim, diikuti Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dilingkungan pemprov Kaltim.
Kegiatan ini untuk memastikan transaksi keuangan daerah melalui elektronik, dilakukan TP2D (Tim Percepatan Pembangunan Daerah) sebagai forum koordinasi yang bertugas mempercepat pembangunan daerah, termasuk implementasi digitalisasi ekosistem daerah.
TP2D berperan dalam mendorong inovasi, mempercepat dan memperluas pelaksanaan Elektronifikasi Transaksi Pendapatan Daerah (ETPD), serta mendorong integrasi ekonomi dan transparan.
Wakil Gubernur Kaltim Seno Aji menanggapi rekomendasi Kepala Deputi BI Kaltim Agus Taufik terkait pembentukan sekretariat TP2D pemda Kaltim.
Seno Aji mengatakan pembentukan sekretariat TP2D di pemda Kaltim perlu dilakukan untuk memudahkan koordinasi antar lembaga pemprov Kaltim maupun mitranya.
"Itu bagus kalau ada sekretariat TP2D, kita bisa terkontrol di percepatan perluasannya, dan mana saja yang belum, karena kita mau 100 persen digitalisasi daerah ini berlaku di Kaltim," ungkapnya.
Untuk diketahui, Indeks Elektroninifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (IETPD) Kaltim, berada dibawah Kalimantan Utara (Kaltara) mencapai 95,6 persen.
Kepala Deputi BI Kaltim Agus Taufik mengatakan, rata-rata Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) wilayah Kaltim berada dalam posisi kedua di regional Kalimantan.
BACA JUGA:
"Rata-rata IETPD wilayah Kalimantan pada semester II tahun 2024, mencapai 93%, berada dibawah nilai rata-rata IETPD nasional mencapai 94%," ungkap Agus Taufik.
Wakil Gubernur Kaltim Seno Aji, optimis untuk tahun ini pemprov Kaltim dapat memaksimalkan ETPD hingga 100 persen. Baik transaksi lelang, pajak dan retribusi daerah.
Sementara Kepala BAPPEDA Kaltim Dra. Ismiati, M.Si selaku pelaksana kegiatan menyampaikan, kegiatan ini dilaksanakan untuk menyatukan langkah dan menguatkan sinergitas dalam sektor pengelolaan keuangan daerah maupun aspek belanja daerah.
Ismiati menyampaikan, capaian digitalisasi transaksi indeks Kaltim, masuk dalam kategori digital menunjukan transaksi keuangan daerah Elektronifikasi dari pendapatan 2024 sebesar Rp 8,5 triliun, adapun selebihnya dihimpun melalui semi digital.
"Untuk sektor pajak, retribusi daerah, retribusi, jasa usaha, dan jasa tertentu 100 % terdigitalisasi seluruh dan difasilitasi mitra perbankan," kata Ismiati. (Ay/adv/DiskominfoKaltim/*)