Rabu 9 Juli 2025
SAMARINDA – Sekretaris Komisi IV DPRD Kalimantan Timur, Darlis Pattalongi, menyoroti potensi perundungan yang muncul dalam pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler di sekolah.
Ia mengingatkan agar pihak sekolah tidak menjadikan kegiatan di luar kurikulum itu sebagai ajang eksklusif yang justru menimbulkan tekanan sosial di kalangan siswa.
Menurut Darlis, kegiatan ekstrakurikuler seharusnya menjadi ruang positif untuk pengembangan minat dan bakat peserta didik.
Namun dalam praktiknya, tidak jarang kegiatan tersebut justru menimbulkan ketimpangan karena kurangnya pengawasan dan perencanaan yang inklusif.
"Kami minta pihak sekolah betul-betul mengelola kegiatan ekstrakurikuler secara inklusif dan proporsional. Jangan sampai kegiatan yang seharusnya menyenangkan justru jadi beban bagi siswa,” kata Darlis, Rabu (9/7/2025).
Ia menekankan pentingnya evaluasi rutin terhadap seluruh kegiatan ekstrakurikuler oleh Dinas Pendidikan dan pihak sekolah.
Tujuannya adalah untuk memastikan program berjalan aman, sehat, serta mendukung perkembangan siswa secara utuh—baik dari sisi akademik, karakter, maupun sosial.
Darlis juga menyoroti praktik kegiatan berbiaya tinggi yang kerap menjadi beban bagi siswa dan orang tua.
Ia menyebut beberapa program ekstrakurikuler mensyaratkan seragam khusus, perlengkapan mahal, bahkan make-up tertentu, yang tidak semua siswa mampu penuhi.
"Banyak siswa ikut kegiatan tertentu hanya karena tidak ingin tertinggal dari teman-temannya. Padahal belum tentu mereka mampu secara finansial. Ini yang harus dihindari,” ujarnya.
Ia mengingatkan bahwa sekolah bisa memanfaatkan dana BOSNAS dan BOSDA untuk mendukung kegiatan ekstrakurikuler tanpa membebani orang tua siswa. Ketika program tidak dirancang secara adil, lanjutnya, potensi diskriminasi dan perundungan bisa muncul terhadap siswa yang tidak mampu ikut serta.
"Ekstrakurikuler seharusnya menjadi wadah pembentukan karakter, bukan menjadi sumber kecemasan atau ketidaknyamanan bagi siswa,” tegasnya.
Komisi IV DPRD Kaltim, kata Darlis, akan terus mengawasi pelaksanaan kegiatan di sekolah, khususnya agar tidak menimbulkan kesenjangan sosial dan tetap mengedepankan prinsip keadilan dalam pendidikan. (Adv/DPRDKaltim/*)