Sabtu 21 Juni 2025
SAMARINDA - Sekretaris Komisi IV DPRD Kalimantan Timur, Muhammad Darlis Pattalongi, menekankan pentingnya menjaga integritas dan independensi dunia akademik di tengah pelaksanaan program bantuan pendidikan tinggi Gratispol yang digagas Pemprov Kaltim.
Menurut Darlis, dukungan pembiayaan dari pemerintah tidak boleh menjadi alasan bagi perguruan tinggi untuk kehilangan daya kritis terhadap kebijakan publik.
"Rektor dan pimpinan perguruan tinggi harus tetap menjaga posisi kritis kampus. Program Gratispol tidak boleh membungkam suara akademik terhadap kebijakan pemerintah,” tegasnya saat ditemui awak media di Samarinda, Sabtu (21/6/2025).
Selain itu, ia juga menyoroti aspek teknis pelaksanaan program, terutama soal ketepatan pencairan dana bantuan. Darlis mengingatkan agar tidak terulang kasus seperti keterlambatan pembayaran iuran BPJS Kesehatan di sejumlah rumah sakit.
"Kami tidak ingin mahasiswa menjadi korban ketidaktepatan anggaran, seperti yang terjadi pada layanan rumah sakit. Keterlambatan transfer UKT bisa menimbulkan kesan kampus memperlakukan mahasiswa dengan setengah hati,” ujarnya.
Darlis juga menjelaskan bahwa program Gratispol bersifat kolektif dan tidak membuka jalur pendaftaran secara mandiri. Pengajuan dilakukan secara institusional oleh kampus, lalu diverifikasi oleh Pemerintah Provinsi Kaltim.
"Tidak ada link pendaftaran pribadi. Kampus yang mendata, pemerintah yang memverifikasi. Ini adalah bentuk kolaborasi antarlembaga, bukan program beasiswa individu,” imbuhnya.
Legislator dari daerah pemilihan Samarinda itu turut mendorong sinkronisasi antara kalender akademik dan jadwal pencairan dana pemerintah. Ia menilai perbedaan ritme antara dunia pendidikan dan birokrasi bisa berdampak pada proses pembelajaran.
"Pemprov Kaltim harus memastikan jadwal anggaran disesuaikan dengan kalender akademik, agar kegiatan di kampus tidak terganggu,” tandasnya. (Adv/DPRDKaltim/*)