Kamis 19 Juni 2025
SAMARINDA - Penurunan cakupan Universal Health Coverage (UHC) di Kalimantan Timur menjadi perhatian serius DPRD Provinsi Kaltim.
Sejumlah daerah dilaporkan mengalami penurunan yang cukup drastis, dan kondisi ini dinilai berpotensi memengaruhi kontribusi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dari pemerintah pusat.
Sekretaris Komisi IV DPRD Kaltim, Darlis Pattalongi, mengungkapkan kekhawatirannya terhadap tren tersebut. Ia menilai penurunan cakupan UHC bisa berdampak langsung pada keuangan daerah.
"Kita ingin meningkatkan UHC karena ternyata ada beberapa daerah yang mengkhawatirkan, seperti Samarinda. Kalau UHC-nya terus turun, maka JKN-nya bisa dicut off oleh Kementerian Kesehatan," ujar Darlis.
Dampak pemangkasan itu, lanjutnya, akan berimbas pada APBD yang harus menanggung iuran peserta PBI, yang sebelumnya ditanggung Kementerian Kesehatan.
Darlis pun meminta agar pemerintah daerah bertindak cepat agar tidak kehilangan dukungan anggaran dari pusat.
"Kalau pemerintah daerah tidak sigap memanfaatkan peluang anggaran dari APBN, maka jatah untuk Kaltim bisa dipangkas," tambahnya.
Komisi IV DPRD Kaltim mendorong seluruh pemerintah kabupaten/kota untuk segera merespons kondisi ini sebelum menjadi beban fiskal yang lebih berat.
Situasi ini menjadi tantangan tersendiri bagi Pemprov Kaltim dan pemerintah kabupaten/kota.
Akurasi data penduduk menjadi penentu dalam mempertahankan cakupan UHC agar masyarakat rentan tetap memiliki akses terhadap layanan kesehatan.
Koordinasi antara Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, dan BPJS Kesehatan dinilai sangat penting untuk mempercepat validasi data dan mencegah terjadinya pemutusan layanan kesehatan terhadap warga miskin dan rentan.
"Isu kesehatan ini adalah kebutuhan dasar masyarakat yang tidak boleh dianggap sepele. Ini harus menjadi perhatian bersama kita,” tandas Darlis. (Adv/DPRDKaltim/*)