Jumat 30 Mei 2025
SAMARINDA - Anggota Komisi IV DPRD Kalimantan Timur, Fadly Himawan, menanggapi rencana pemindahan Aparatur Sipil Negara (ASN) ke Ibu Kota Nusantara (IKN) yang mulai digulirkan sejak masa pemerintahan Presiden Joko Widodo pada Oktober 2024.
Ia mengingatkan agar proses tersebut tidak dilakukan secara tergesa-gesa, melainkan berdasarkan perencanaan matang dan kajian menyeluruh.
Menurut Fadly, langkah pemindahan ini seharusnya membawa dampak positif yang merata, tidak hanya untuk kawasan IKN, tetapi juga bagi wilayah penyangga seperti Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), Kabupaten Paser, dan Kalimantan Timur secara keseluruhan.
"Proyek IKN ini jangan sampai terkesan dipaksakan. Misalnya Pak Jokowi ingin memindahkan pusat pemerintahan dari Jakarta ke PPU, tentu harus melalui kajian yang komprehensif agar manfaatnya bisa dirasakan secara luas, terutama oleh masyarakat Kaltim,” ujar Fadly, Jumat (30/5/2025).
Ia menambahkan, kebijakan pemindahan ASN perlu disertai pendekatan ilmiah serta strategi pembangunan yang terstruktur agar tidak hanya menguntungkan satu wilayah tertentu.
"Jangan sampai IKN berkembang sendiri sementara daerah di sekitarnya tertinggal. Harus ada kebijakan yang menyeluruh, berbasis data, dan berpihak pada masyarakat lokal di PPU, Paser, maupun daerah lain di Kaltim,” jelasnya.
Fadly menilai bahwa perpindahan ASN dan penduduk ke IKN berpotensi menjadi motor penggerak ekonomi regional.
Namun, hal itu akan efektif jika pembangunan dilaksanakan secara inklusif dan memberikan ruang partisipasi bagi warga lokal.
"Pemindahan ini harus jadi peluang bagi masyarakat Kaltim, bukan sekadar penonton. Mereka harus diberi peran nyata dalam proses pembangunan,” tuturnya.
Untuk itu, Fadly mendorong pemerintah pusat dan daerah menyusun peta jalan jangka panjang, termasuk dalam hal penciptaan lapangan kerja, penguatan infrastruktur, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia lokal.
*Kita ingin warga Kaltim ikut menikmati hasil pembangunan IKN, baik melalui pekerjaan, pendidikan, maupun kesempatan usaha. Jangan sampai mereka justru tersingkir,” tegasnya.
Menutup pernyataannya, Fadly menyerukan pentingnya koordinasi lintas sektor antara pemerintah pusat dan daerah agar pelaksanaan pembangunan IKN berjalan optimal dan berpihak pada kepentingan rakyat.
"Ini proyek besar nasional, dan keberhasilannya akan sangat bergantung pada sinergi semua pihak. DPRD Kaltim siap mendukung, selama prosesnya dilakukan secara transparan, terencana, dan adil bagi masyarakat lokal,” tandasnya. (Adv/DPRDKaltim/*)