Jumat 30 Mei 2025
SAMARINDA - Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Timur, Andi Muhammad Afif Raihan Harun, mengungkapkan bahwa dirinya telah diminta oleh Wali Kota Samarinda, Andi Harun, untuk mendorong sinergi antara Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kota dalam pembiayaan program penanggulangan banjir secara komprehensif.
Menurut Afif, salah satu langkah konkret yang akan ditempuh adalah menyampaikan langsung permintaan tersebut kepada Ketua Komisi II DPRD Kaltim, Sabaruddin Panrecalle, guna mengagendakan rapat dengar pendapat (hearing) bersama Wali Kota.
"Pak Wali meminta dukungan dari DPRD Provinsi untuk memperkuat kerja sama ini. Saya akan menyampaikan hal ini kepada Ketua Komisi II agar bisa segera mengundang beliau dalam forum hearing,” ujar Afif, Jumat (30/5/2025).
Dalam hearing tersebut, Wali Kota Samarinda dijadwalkan menyampaikan sejumlah persoalan penting yang memerlukan dukungan dari tingkat provinsi, termasuk penguatan sistem pengambilan air bersih dan penanganan banjir yang membutuhkan kolaborasi lintas sektor dan kewenangan.
"Banjir bukan hanya permasalahan Samarinda, tapi juga menjadi isu yang dihadapi Balikpapan, Bontang, Berau, bahkan Mahakam Ulu. Maka dari itu, sinergi antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota sangat dibutuhkan,” jelasnya.
Sebagai wakil rakyat dari daerah pemilihan Samarinda, Afif menilai dirinya memiliki tanggung jawab moral untuk menyampaikan langsung kebutuhan tersebut kepada pimpinan Komisi II DPRD Kaltim, terlebih karena ketua komisi saat ini bukan berasal dari dapil Samarinda.
"Saya sudah berkomunikasi dengan Ketua Komisi II dan beliau menyambut baik rencana pertemuan ini. Kini tinggal menunggu penjadwalan hearing,” kata Afif.
Ia menegaskan, penanganan banjir hanya akan efektif jika dilakukan secara terintegrasi antar level pemerintahan, dengan perencanaan dan dukungan bersama.
"Tidak mungkin masalah banjir ditangani sendirian oleh pemerintah kota. Harus ada koordinasi, sinergi, dan perencanaan bersama lintas pemerintahan. Ini tugas kolektif kita,” tegasnya.
Afif berharap hearing dengan Wali Kota Samarinda dapat segera digelar agar solusi konkret bisa segera dirumuskan, mengingat dampak banjir tidak hanya mengganggu aktivitas warga, tapi juga menimbulkan kerugian ekonomi dan merusak infrastruktur kota.
"Kami berharap forum resmi ini bisa memperkuat komunikasi antara pemkot dan pemprov agar langkah-langkah strategis bisa segera dijalankan,” harapnya. (Adv/DPRDKaltim/*)