DPRD Kaltim Dorong Pemerataan Pendidikan Lewat Kunjungan ke Kemendikbudristek

Kamis 22 Mei 2025

JAKARTA – Komisi IV DPRD Provinsi Kalimantan Timur melakukan kunjungan kerja ke Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) RI pada Rabu (21/5/2025).

Kunjungan ini dipimpin langsung oleh Ketua Komisi IV H. Baba bersama Wakil Ketua Andi Satya Adi Saputra, Sekretaris Komisi Darlis Pattaloni, serta anggota Fadly Imawan.

Komisi IV DPRD Provinsi Kalimantan Timur melakukan kunjungan kerja ke Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. (DPRD prov kaltim)

Rombongan DPRD Kaltim diterima oleh Vivi Andriyani selaku Kepala Biro Perencanaan dan Kerja Sama Kemendikbudristek. Turut hadir pula Kepala Dinas Pendidikan, Kepala Cabang 1 Balikpapan, Tutanto.

Ketua Komisi IV H. Baba menyampaikan kunjungan ini bertujuan untuk berdiskusi dan berbagi informasi terkait program pendidikan dasar dan menengah, serta implementasi program Pendidikan Gratis Poll yang dicanangkan Pemprov Kaltim.

"Kaltim pada 2025 mengelola APBD sebesar Rp21 triliun. Namun, pelaksanaan program pendidikan gratis masih dirasa kurang optimal, karena mencakup seluruh jenjang pendidikan dari SD hingga Strata 3,” ujar Baba.

Ia berharap Pemerintah Pusat melalui Kemendikbudristek dapat memperkuat distribusi program dan anggaran pendidikan di Kaltim, khususnya dalam mendukung pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN).

"Pendidikan adalah kunci pemberdayaan masyarakat dan pengurangan kesenjangan. Maka, pemerataan pendidikan harus jadi perhatian bersama,” lanjutnya.

Vivi Andriyani dalam kesempatan itu menjelaskan bahwa kebijakan pendidikan nasional 2025 akan difokuskan pada peningkatan kualitas dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029.

BACA JUGA: https://harianjurnal.com/parlementaria/8693-pansus-lkpj-dprd-kaltim-desak-evaluasi-dan-sanksi-tegas-untuk-opd-yang-abaikan-rekomendasi

Vivi juga mencatat bahwa kebutuhan di Kaltim meliputi pembangunan dan rehabilitasi sarana-prasarana pendidikan, khususnya di wilayah 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar), serta kawasan rawan bencana.

Lebih lanjut, Baba menekankan pentingnya evaluasi pemanfaatan alokasi APBD sebesar 20% untuk pendidikan agar sesuai dengan isu prioritas pembangunan pendidikan nasional.

Ia juga mendorong peran aktif Pemda dalam mengawal kebijakan pendidikan dan program bantuan dari pusat.

"Pertemuan ini sangat menambah wawasan kami. Semoga Pemerintah Pusat siap mendukung pembangunan pendidikan di Kaltim sebagai pilar utama IKN,” tandas Baba. (Adv/DPRDKaltim/*)