Rabu 21 Mei 2025
BALIKPAPAN – Komisi II DPRD Kalimantan Timur menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Dinas Perkebunan Kaltim di VVIP Room Bandara Sultan Aji Muhammad Sulaiman Sepinggan Balikpapan, Jumat (16/5/2025).
Rapat tersebut difokuskan pada evaluasi menyeluruh terhadap pembangunan sektor perkebunan kelapa sawit di Kaltim.
Ketua Komisi II DPRD Kaltim, Sabaruddin Panrecalle, memimpin langsung jalannya rapat bersama para pimpinan dan anggota dewan.
Hadir pula Plt. Kepala Dinas Perkebunan Kaltim, Andi Siddik, beserta jajaran. Dalam pertemuan tersebut, Sabaruddin menegaskan pentingnya transparansi data perkebunan, terutama terkait Area Bernilai Konservasi Tinggi (ANKT) yang telah didata dari sejumlah perusahaan sawit di wilayah Kaltim.
Plt. Kepala Dinas Perkebunan, Andi Siddik, memaparkan bahwa luas komoditas perkebunan di Kaltim mencapai 1,62 juta hektare, dengan 1,47 juta hektare di antaranya merupakan kebun sawit atau sekitar 90,51 persen.
Sebanyak 84 persen dikelola oleh swasta, 1 persen oleh PTPN, dan 15 persen oleh rakyat. Sektor ini menyerap lebih dari 315 ribu tenaga kerja. Sepanjang tahun 2023, produksi tandan buah segar (TBS) mencapai 19,7 juta ton dengan rata-rata produktivitas 16.197 kilogram per hektare.
Sementara itu, pada 2024 terdapat 111 pabrik kelapa sawit di Kaltim dengan kapasitas terpasang 6.038 ton TBS per jam.
Dari sisi keberlanjutan, tercatat seluas 707.684 hektare lahan sawit telah mengantongi sertifikat ISPO dan 132.657 hektare bersertifikat RSPO.
Namun demikian, sejumlah persoalan masih menjadi perhatian Komisi II DPRD Kaltim.
Anggota DPRD Hasanuddin Mas’ud menyoroti persoalan ijin lahan, tumpang tindih status kepemilikan, minimnya kontribusi terhadap PAD, hingga isu lingkungan dan keberpihakan kepada petani sawit lokal.
"Evaluasi pembangunan perkebunan sawit sangat penting, namun tetap harus memperhatikan aspek keberlanjutan,” ujar Hasan.
Wakil Ketua DPRD Kaltim, Ekti Imanuel, turut menyampaikan agar Komisi II menghadiri Pekan Daerah (PEDA) di Kutai Barat pada Juni 2025 serta mendorong RDP lintas mitra untuk membahas hilirisasi industri sawit dengan melibatkan Perusda.
Ia juga meminta Dinas Perkebunan menyusun matriks data khusus untuk komoditas sawit, karet, dan kakao guna memperjelas arah kebijakan dan intervensi pemerintah daerah ke depan.
"Komisi II DPRD Kaltim mendukung penuh program kerja yang berdampak pada pengembangan sektor perkebunan, tentu dengan mempertimbangkan kepentingan masyarakat,” tandas Sabaruddin. (Adv/DPRDKaltim/*)