Selasa, 24 MEI 2022
BALIKPAPAN-Sedikitnya 10 (sepuluh) Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) kabupaten dan kota, provinsi Kalimantan Timur, hadir dalam Rapat Koordinasi (Rakor) dan pendampingan asistensi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), Jatra Hotel, Balikpapan, Selasa (24/5/2022).
Rakor ini dilaksanakan guna percepatan pembangunan berbasis digital di daerah, khususnya Kalimantan Timur. Dan juga sebagi bentuk pembinaan, pengawasan dan pengendalian sistem informasi, yang merupakan salah satu tugas pokok Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Provinsi Kalimatan Timur (Kaltim).
Disela acara Kepala Diskominfo Kaltim Muhammad Faisal menyampaikan, pengelolaan SPBE ini, diperlukan kebersamaan, untuk memudahkan integrasi informasi, dalam pemerintahan.
"Antata OPD dan komitmen para pimpinan harus kuat. Dan kesamaan pemahaman terkait SPBE," ungkap Kadiskominfo Kaltim.
Pihaknya juga mensyukuri pelaksanaan rakor ini dilaksanakan di Kaltim, sebagai salah satu wilayah prioritas percepatan pembangunan transformasi pembangunan digital di tanah air.
Faisal berharap, kegiatan dapat berjalan dengan lancar, selama 2 (dua) harap, dan peserta dari OPD kabupaten dan kota dapat memahami materi yang disampaikan.
Selain itu, para OPD terkait juga mendapatkan perhatian, termasuk dalam proses penganggaran. "Dengan pola kerjasama ini, minimal berjalan tahun depan, sesuai dengan skenario yang telah rencanakan," harapnya.
Ia juga mengakui, integrasi jaringan di kabupaten dan kota berjalan, maksimal. Masih, beberapa kabupaten kabupaten dan kota saja.
Bahkan, menurutnya untuk Samarinda, Bontang dan Kutai Kartanegara telah terintegrasi. Sementara untuk lingkungan pemerintah provinsi, akan dicanangkan tahun ini.
Kegiatan yang dibuka Plt Asisten I Pemerintahan dan Kesra Sekprov Kaltim Deni Sutrisno, mewakili Wakil Gubernur Kaltim, dalam sambutan disampaikan, SPBE akan berjalan baik, juga diperlukan kecakapan dan integritas yang baik.
Termasuk, membangun kemajuan melalui, inovatif, koordinatif dan mampu menterjemahkan semua tuntutan pemerintah daerah dan mengakomodir aspirasi masyarakat, disegala bidang.
Pemerintah berharap, adanya pelayanan berbasis elektronik, seperti E-budjeting, E-office, E-procurement, E-pensiun dan lainnya. Menurutnya, percepatan SPBE ini diperlukan perencanaan, penganggaran, pengadaan, data kepegawaian, surat menyurat dan lainnya, sesuai dengan kebutuhan internal birokrasi pemerintahan.
Melalui rakor asistensi SPBE ini, dapat dijadikan wawasan dan pemahaman bagi peserta. Melalui pola pikir, pola tindak dan berpola sikap dalam menjalankan kebijakan atau tugas masing-masing.
Untuk diketahui, rakor ini dihadiri masing-masing Kepala OPD dari 10 (sepuluh) kabupaten/kota se-Kaltim, Badan Siber dan Persandian Negara, dan pihak Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Birokrasi dan Reformasi. (Ay/Adv/Diskominfo Kaltim)