Kamis, 19 MEI 2022
BALIKPAPAN-Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) menggelar workshop Pranata Komputer, dengan tema, "Petunjuk Teknis Penyusunan Daftar Usulan Penetapan Angka Kredit Pranata Komputer," di hotel Grand Djokro, Balikpapan, Kamis (19/5/2022).
Kepala Diskominfo Provinsi Kaltim Muhammad Faisal mengatakan, kegiatan ini dilaksanakan sebagai bentuk tugas bagi pembina pranata yang ada dilingkungan provinsi Kaltim, karena setiap tahunnya ada perubahan, baik terkait pelatihan, sosialisasi dan lainnya, sebagai bentuk peningkatan kualitas dan upgreding pengetahuan pranata komputer.
"Termasuk sosialisasi bagi kabupaten dan kota, yang telah memiliki banyak pranata komputer, dapat peningkatan upah secara mandiri, tidak ketergantungan dengan provinsi. Dan bukan berarti melepas tanggung jawab, tetapi efesiensi dan efektifitas," ungkapnya.
"Melalui kegiatan ini, kami tetap terlibat bersama BPS (Badan Pusat Statistik) sebagai pembina, namun disaat dilakukan penilaian secara mandiri, akan lebih efektif dan efisien baik secara waktu, pendanaan dan lainnya," jelas Kadiskominfo Kaltim.
Ia juga mendorong kota Balikpapan, untuk segera melakukan penilaian secara mandiri, dan bisa menjadi percontohan, kemungkinan akan dilakukan tahun depan. "Kalau tidak sempat dilakukan tahun ini," katanya.
Sehingga, kabupaten kota lain dapat ikut, seperti Samarinda dan Bontang. Sementara, jumlah pranata komputer juga setiap tahunnya akan bertambah.
Dalam kesempatan yang sama Kabid APTIKA (Aplikasi Tehnologi Informatika) Diskominfo Kaltim Normalina mengatakan, kegiatan ini dilaksanakan selain sosialisasi aturan atau regulasi terbaru, pihaknya juga melakukan pembinaan terhadap pranata komputer, juga bagi yang ikut penyetaraan.
"Bagi penyetaraan bagi mereka belum pernah menduduki jabatan fungsional, namun harus mendudukinya. Sehingga, kami menyampaikan cara dan menyampaikan DUPAK (Daftar Usulan Penetapan Angka Kredit)," ungkap Normalina.
"Dari hasil diskusi yang berkembang dalam kegiatan workshop tersebut, beberapa pranata komputer menyampaikan masalah yang dihadapinya dalam jabatan fungsional," tutur Kabid APTIKA.
Ia juga menjelaskan, Pranata Komputer adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, wewenang, tanggung jawab, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan sistem informasi berbasis komputer, dan tersebar di OPD (Organisasi Perangkat Daerah).
Selanjutnya, Plt. Kepala BPS Provinsi Kaltim Nur Wahid selaku Narasumber menyatakan, kegiatan ini merupakan kombinasi antara tehnis dan administrasi, meski lebih mudah dipahami secara tehnis, namun secara administrasi lebih banyak terlibat.
Menurutnya, bukan hanya keterlibatan Diskominfo setempat, tetapi keterlibatan BPSDM dan BKD juga penting, yang juga harus mengetahui regulasi dan aturannya. BPS dan Diskominfo Kaltim selaku pembina akan melakukan sharing regulasi kepada kabupaten/kota lain, agar regulasi yang ada dapat dipahami.
"Utamanya, bagi mereka yang telah diarahkan prakom (pranata komputer), dan penyetaraan, kemudian menjadi fungsional, dapat menyesuaikan dengan mudah dengan proses selanjutnya," tandas Nur Wahid. (Ay/Adv/Diskominfo Kaltim)