Senin 2 September 2024

Emirza Erbayanthi, M.Pd

(Pemerhati Masalah Sosial)

Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam organisasi Mahasiswa Kalimantan Timur Bergerak (MAKARA) menggelar aksi unjuk rasa di depan Gerbang Universitas Mulawarman, Jalan M. Yamin, Samarinda, Kamis (22/8).

Mereka turun ke jalan untuk mengawal putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang dikhawatirkan dapat dibatalkan oleh revisi Undang-Undang Pilkada yang saat ini sedang dibahas oleh Badan Legislasi (Banleg) DPR RI. (mediakaltim.com, 22/8/2024)

Terjadi demo dari pusat hingga daerah, termasuk Kaltim di Balikpapan. Aksi demonstrasi aliansi mahasiswa dan aliansi masyarakat penyelamat demokrasi, tampak memanas di depan gedung DPRD, Balikpapan, Kalimantan Timur, Jumat.(kaltim.tribunnews.com, 23/8/2024)

Mahasiswa Kaltim pun ikut demo sadar akan kebobrokan penguasa hari ini, semoga sadar seharusnya tidak memperbaiki sistem demokrasi tapi mengganti dengan sistem politik Islam. 

Demokrasi

Suara rakyat adalah suara Tuhan (vox populi, vox dei), demikian kredo demokrasi yang kerap terdengar. Hal ini menciptakan keyakinan bahwa rakyat memiliki kedaulatan dalam menentukan jalannya sistem politik dan kepemimpinan satu negara.

Perlu diingat, bahwa sistem demokrasi lahir dari sekularisme yang memisahkan agama dari kehidupan. Konsekuensi dari pemahaman sekulerisme ini adalah kebebasan pada manusia untuk berbuat, termasuk dalam praktik politik.

Pada faktanya, sistem demokrasi menciptakan industri politik yang hanya memanfaatkan suara rakyat. Maka, sistem demokrasi hanya menguntungkan kaum elite, sementara kehidupan rakyat tetap saja sulit. Pengamat Politik sekaligus Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia (PPI), Adi Prayitno, dalam unggahan di akun instagramnya memberikan kritik.

Menurutnya, prinsip utama politik adalah mendapat keuntungan pribadi dan kelompok. Tujuannya jelasnya, demi mendapat kekuasaan dengan cara apapun.

Demi mengejar keuntungan pribadi dan kelompoknya, praktik politik yang terjadi brutal dan membabi buta. Persahabatan dikorbankan. Pertemanan diingkari. Berbohong dan ingkar janji menjadi perkara biasa.

Bahkan ada yang rela menghabisi partainya sendiri, semua demi keuntungan politik. Untuk itu, idealisme berpolitik itu tempatnya hanya di ruang kelas.

Wajah Buruk Demokrasi

Di dalam masyarakat sekuler, kapitalisme adalah spirit segala interaksi manusia. Maka siapapun yang memiliki kapital (modal), ia berpeluang memiliki kuasa bisa mengendalikan sistem tata sosial di tengah masyarakat.

Atas dasar itu, kekuasaan adalah jalan untuk mengamankan kepentingan, menanamkan pengaruh sekaligus membentuk oligarki kekuasaan. Memasuki wilayah politik adalah bekal untuk melipatgandakan bisnis. Prinsip “power is money and money is power” lahir dari kapitalisme.

Dimana sistem politik bertemu dengan industri kapitalisme. Praktik inilah yang terjadi, sehingga menyingkirkan nilai moralitas dan agama dalam kehidupan.

Maka, praktik politik yang menghalalkan segala cara demi meraih kepentingan adalah konsekuensi logisnya. Sistem yang memisahkan agama dari kehidupan ini telah menciptakan sistem politik liberal yang tidak mengenal hukum halal-haram dalam bertindak.

Praktik politik yang menghalalkan segala cara ini menciptakan persaingan politik ala hukum rimba. Parpol berubah menjadi korporasi, transaksi yang terjadi di dalamnya adalah transaksi politik. Petinggi parpol melakukan lobi-lobi melalui safari politik. Tujuannya, untuk membentuk koalisi yang mempertemukan kepentingan mereka.

Maka, pembentukan koalisi didasarkan atas pertimbangan mengenai peluang kemenangan yang akan diraih. Dalam koalisi inilah, kita akan menyaksikan pragmatisme politik parpol.

Meski mereka berbeda ideologi atau pandangan politik pada masa sebelumnya, koalisi kepentinganlah yang menyatukan mereka. Pemilihan figur calon yang akan mereka majukan hanya karena perhitungan peluang kemenangan, bukan pada kapabilitas apalagi integritas calon kepala daerah.

Kondisi ini akan menjadikan praktik politik uang. Hitung-hitungan kekuataan parpol bukan semata pada dukungan massa, tetapi juga modal yang mereka persiapkan. Seluruh drama politik ini adalah strategi untuk meraih kekuasaan bersama.

Dalam proses meraih kekuasaan itu, cara-cara kotor, curang, dan penuh kebohongan mereka lakukan tanpa malu. Begitu kekuasaan di peroleh, selanjutnya bagi-bagi jatah kekuasaan.

Jika berharap mereka mampu menghadirkan pemimpin yang dapat mendengar suara rakyat, itu jelas omong kosong. Dalam praktiknya, pemimpin-pemimpin yang lahir dalam demokrasi tidak lain bekerja untuk melayani kepentingan para oligarki.

Rakyat hanyalah partisipan pasif yang kontribusi riilnya dalam politik hadir saat proses pencoblosan saja. Slogan demokrasi dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat adalah utopis. Terbukti, dalam pegelaran pesta demokrasi para elite menuai untung, sementara rakyat yang buntung. Inilah wajah buruk dari demokrasi.

Politik dalam Islam

Praktik politik dalam Islam jauh dari politik oportunis. Para pemegang kekuasaan tidak lahir dari hasil koalisi dengan kepentingan para elite. Dalam Islam, kekuasaan bukanlah sesuatu yang lepas dari pertanggungjawaban di hadapan Allah.

Maka, Islam memiliki pandangan yang khas mengenai kekuasaan. Imam Al-Ghazali mengatakan hubungan kekuasaan dan agama.

Beliau berkata, “Kekuasaan (pemerintah) dan agama adalah saudara kembar. Agama adalah fondasi dan kekuasaan (pemerintah) adalah penjaga. Sesuatu yang tidak berfondasi akan roboh, dan sesuatu yang tidak memiliki penjaga akan hilang.”

Kekuasaan berperan dalam menegakkan syariat pada masyarakat. Pemimpin dipilih untuk menjalankan perintah Allah dan Rasulullah saw..

Politik dalam Islam berarti mengurus urusan umat. Penguasa berperan sebagai pelayan dan pengurus rakyatnya.

Dalam mengelola negara, penguasa bekerja berdasarkan dari keimanan. Rakyat akan merasakan atmosfer politik dengan spirit keimanan. Inilah peradaban Islam dalam mewujudkan konsep-konsep Islam sebagai rahmat bagi seluruh alam.

Kekuasaan adalah amanah. Tetapi dalam kapitalisme demokrasi, kekuasaan seperti jalan tol untuk meraih kemewahan dunia. Tetapi pandangan dalam Islam sebaliknya. Kekuasaan adalah perkara berat yang membutuhkan tanggung jawab.

Rasulullah saw. mengingatkan umat Islam tentang kekuasaan. Beliau bersabda, “Jika urusan diserahkan bukan kepada ahlinya, maka tunggulah kehancuran itu.” (HR Al-Bukhari).

Umat Islam harus kembali merujuk pada konsep Islam mengenai politik dan kekuasaan. Kembali kepada syariat adalah satu-satunya solusi.

Siapapun tentu tidak ingin dalam kesengsaraan hidup yang disebabkan sistem politik yang jauh dari tuntunan syariat. Sudah saatnya, umat Islam mencampakkan sistem politik sekuler demokrasi. Sistem ini telah menciptakan sistem politik yang batil dan menyengsarakan.

Karena kedaulatan hanyalah di tangan Allah Swt. dan pembuat aturan yang layak bagi manusia. Haram mengambil hukum selain hukum Allah. Maka, sistem hari ini telah terbukti buruk dan hanya menciptakan kekuasaan para elite yang menyengsarakan rakyat. Wallaahualam bissawab.