Selasa 13 Agustus 2024

Oleh : Risnawati

Pegiat Literasi

Naiknya harga BBM nonsubsidi membuat rakyat gusar, karena pasti ada imbas langsung terhadap kenaikan harga di tingkat eceran.

Sehingga menjadikan beban rakyat semakin berat, padahal selama ini sudah dihadapkan berbagai tingginya biaya kebutuhan hidup dasar rakyat. Melansir dari laman BOGOR, KOMPAS.com (11/8/2024) - Sejumlah warga mengeluhkan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi Pertamax yang mulanya Rp 12.950 per liter menjadi Rp 13.700 per liter.

Seorang pengendara sepeda motor di Kota Bogor bernama Rohati (43), misalnya, menilai bahwa kenaikan harga BBM membuat beban hidupnya semakin berat. Apalagi, pendapatan Rohati tidak sebanding dengan kenaikan biaya sehari-hari.

"Kalau BBM sudah naik, biasanya harga barang-barang lain juga ikut naik. Saya semakin sulit atuh ya mengatur pengeluaran, mana pendapatannya tidak ada,” ujar Rohati.

Akar Masalah

Efek yang dimunculkan dari kenaikan nonsubsidi sangatlah besar terhadap perekonomian dan kehidupan rakyat. Sayangnya, pemerintah seolah tidak kuasa menghadapinya.

Naiknya BBM non subsidi merupakan buah sistem kapitalisme yang manjadikan negara sebagai regulator. Konsekuensinya terjadi liberalisasi dalam pengelolaan SDA yang membuka peluang investor untuk mengelolanya.

Pengelolaan yang demikuan hanya menguntungkan para kapital dan merugikan rakyat yang sejatinya pemilik SDA tersebut. Fenomena kenaikan harga BBM yang sering merugikan rakyat kecil dalam sistem kapitalisme sekular.

Dengan pengondisian ini, mungkinkah pemerintah berkehendak agar rakyat tidak kaget dengan perubahan harga atas usulan tersebut, mengingat sejauh ini pemerintah sudah sering menaikkan harga BBM baik bersubsidi maupun nonsubsidi secara berulang.

Demikianlah, sistem kapitalisme liberal meniscayakan hal ini karena aturan dibuat sesuai kehendak dan kepentingan yang berkuasa.

Kenaikan BBM hanya akan terhenti manakala sistem kapitalisme tidak lagi diterapkan dalam mengatur kehidupan. Memang, dalam menyelesaikan akar masalah ini butuh solusi sistemik.

Islam, Solusi Sistemik

Dalam Islam, BBM adalah salah satu sumber daya alam milik umum karena jumlahnya yang terhitung masih melimpah dan masyarakat membutuhkannya.

Maka, Islam melarang pengelolaannya diserahkan kepada swasta/asing. Sebagaimana Nabi saw. bersabda, “Kaum muslim berserikat dalam tiga perkara, yaitu padang rumput, air, dan api.” (HR Abu Dawud dan Ahmad)

Dengan demikian, apa pun yang memenuhi sifat sebagai fasilitas umum dan masyarakat membutuhkan dan memanfaatkannya secara bersama, pengelolaannya tidak boleh dikuasai individu, swasta, ataupun asing.

Negaralah pihak yang bertanggung jawab atas pengelolaan harta milik umum tersebut. Sehingga dalam Islam, Negara yang bertanggungjawab penuh menetapkan pengelolaan SDA termasuk BBM hingga pendistribusiannya.

Hasil pengelolaan SDA tersebut harus dikembalikan kepada rakyat dalam bentuk harga BBM murah, bahkan gratis. Negara boleh memberi harga BBM kepada rakyat sebatas sebagai ganti operasional semata, bukan bertujuan untuk bisnis dan mencari keuntungan.

Negara juga boleh memberikan BBM secara gratis selama pemasukan baitulmal mencukupi kebutuhan tersebut. Selain itu, tidak ada tujuan komersialisasi BBM seperti halnya pengelolaan BBM dalam kapitalisme.

Dalam sistem Islam, pengelolaan SDA dan harta milik umum lainnya dalam rangka memenuhi kebutuhan dan kemaslahatan rakyat. Walhasil, dengan pengelolaan SDA yang sesuai tuntunan Islam akan memberikan kemudahan tersedianya kebutuhan BBM.

Dengan kepemimpinan sistem Islam secara kaffah, negara dapat menjalankan perannya sebagai raa’in dengan totalitas, sehingga kebaikan akan tersebar kepada seluruh rakyat tanpa terkecuali. Wallahu a'lam