Rabu 7 Agustus 2024
Khairun Nisa, S.M
(Aktivis Balikpapan)
Dilansir dari Tribunkaltim, Orang tua di Samarinda melakukan aksi damai untuk mengeluhkan tingginya harga buku dan LKS seharga Rp 1,5 Juta. Aksi damai itu digelar di depan Kantor Gubernur, Jalan Gajah Mada, Samarinda, Rabu (24/7/2024).
Aksi yang dilakukan para ibu itu berjudul Stop Komersialisasi dan Liberalisasi Pendidikan Anak. Tak hanya mengeluhkan seputar beban biaya pembelian buku tetapi juga persoalan yang menyangkut kebutuhan hidup. Sebab, kebijakan ini terjadi di Tengah kondisi ekonomi yang sedang sulit.
Salah satu peserta aksi yakni Nina, Korlap Aksi Stop Komersialisasi dan Liberalisasi Pendidikan Anak menyebutkan bahwa seharusnya masih ada dana BOS yang dialokasikan minimal 20 persen untuk pembelian buku paket wajib sekolah.
Namun, pada kenyataannya di Samarinda sebanyak 226 sekolah dasar yang diduga menerapkan jual beli buku dan mempertanyakan kemana arah dana hasil jual buku tersebut.
Di satu sisi, upaya pengawasan yang ketat terus dilakukan oleh DPRD Samarinda untuk memantau kinerja sekolah-sekolah di Kota Samarinda. Wakil Ketua Komisi IV Sani Bin Husain menegaskan, setiap adanya laporan Masyarakat atau pihak sekolah, DPRD langsung melakukan koordinasi dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dsdikbud) Samarinda.
Sangat disayangkan muncul persoalan mahalnya biaya sebuah Pendidikan khususnya sekolah dasar. Ketika orang tua menginginkan anaknya berprestasi dan sukses, orang tua mau tidak mau harus banting tulang untuk mencapai dana yang dibutuhkan.
Bahkan tidak sedikit dari para orang tua yang single parent dan bekerja sendiri untuk menjadi tulang punggung keluarga. Pasalnya, hal ini wajar terjadi karena Pendidikan di dalam sistem Kapitalisme dianggap komoditas ekonomi. Hal ini tertuang dalam pasal 4 ayat (2) UU Perdagangan bahwa jasa Pendidikan memang menjadi salah satu komoditas yang diperdagangkan.
Pada hakikatnya potensi materialisme dalam Pendidikan sudah terbuka lebar apalagi dengan abainya negara yang seolah melepas tanggung jawabnya dalam mengurusi urusan rakyat.
Hal ini sebagai salah satu dampak dari tata Kelola negara kapitalisme yaitu untung rugi kebijakan penguasa termasuk dalam pembiayaan kebutuhan Pendidikan. Negara seharusnya menjadi pelayan rakyat, memenuhi segala kebutuhan yang menunjang kehidupan yang baik salah satunya adalah Pendidikan.
Dalam kehidupan kapitalisme saat ini, kebutuhan yang ditanggungkan orang tua semakin besar seperti pajak kian melambung, harga bahan pokok, BBM, gas, harga tarif Listrik, tetapi demikian, pendapatan tidak sesuai dengan pengeluaran.
Semua kondisi ini mendorong kaburnya pandangan terhadap dunia sekolah sebagai sumber wawasan dan pencetak para ilmuwan yang telah bergeser pada pandangan keuntungan ekonomi. Ditambah lagi, hasil generasi Pendidikan kapitalisme minim terbentuk akidah dan akhlak yang baik.
Sebab adanya pemisahan untuk mempelajari agama dengan mata Pelajaran yang lain. Sehingga jauhnya generasi didik kita dari agama yang membuat mereka memiliki pemikiran dan aktivitas yang bebas. Tak jarang bahkan sampai terperosok dalam pergaulan bebas.
Dalam Islam, negara wajib menerapkan sistem ekonomi Islam berikut seluruh aturan yang berlandaskan Islam termasuk dalam mendapatkan sumber pendapatan negara untuk Pendidikan. Biaya Pendidikan diambil dari pengelolaan kepemilikan umum dan kepemilikan negara yang diatur di dalam Baitul Mal.
Islam memandang bahwa Pendidikan merupakan kebutuhan primer sehingga rakyat baik yang kaya, miskin, muslim, atau non muslim, wajib dilayani negara dan memberikan anggaran yang pantas demi menghasilkan generasi yang cerdas.
Dalam Islam, pemenuhan kebutuhan juga dilakukan oleh negara yang berasal dari kepemilikan umum seperti air, api, dan padang rumput yang dikelola oleh negara sehingga tidak dimiliki individu sedikitpun dan seluruh hasil keuntungan SDA dialokasikan kepada rakyat seperti memberikan kebutuhan pokok dan juga fasilitas Pendidikan secara gratis guna mewujudkan generasi shalih yang mencetak para ilmuwan yang bertakwa kepada Allah swt serta ilmunya yang bermanfaat untuk kepentingan umat.
Orang tua tidak perlu pusing untuk mencari cara mendapatkan biaya Pendidikan sebab sudah ter-cover oleh negara secara gratis segala kebutuhannya.
Sehingga orang tua semakin memfokuskan dirinya untuk mendidik anak-anaknya dengan akidah Islam dan penguatan karakter seorang pejuang Islam. Tidak akan ada lagi yang berpikir bahwa Pendidikan hanya untuk mencari uang. (**)