Kamis 11 Juli 2023
Oleh: Astina
Akhir-akhir ini, media elektronik maupun media cetak marak menyajikan berita tentang penangkapan/penggeledahan rumah/gedung tempat menyelenggarakan judi online.
Namun hal tersebut tidak membuat jera para bandar/pengelola judi online. Keuntungan yang sangat besar dalam waktu singkat memang sangat menggiurkan. Para peserta judi online pun begitu mudah untuk mengaksesnya, cukup melalui ponsel pintar yang tersambung internet.
Banyak masyarakat yang memiliki ekonomi rendah yang juga mengikuti judi online tersebut dengan harapan akan mendapatkan uang yang lebih banyak dengan bermain judi online.
Padahal judi bukanlah tempat untuk mencari nafkah. Selain itu Menko PMK Muhadjir Effendy bahwa korban judi online boleh mendapatkan bantuan sosial (bansos) pada pertengahan Juni 2024.
Bukan hanya masyarakat biasa yang melakukan judi online, tetapi wakil rakyat pun juga melakukan judi online. Mereka harusnya yang sibuk untuk menjadi wakil rakyat dengan menyampaikan aspirasi dan kebutuhan masyarakat justru mereka juga ikut andil dalam judi online tersebut. Dikutip dari situs Kompas (28/6).
Jumlah anggota DPR yang diduga bermain judi online ternyata mencapai 82 orang, berdasarkan temuan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).
Jumlah itu jauh lebih banyak dari yang diungkapkan anggota Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD).
Peneliti The Indonesia Institute, Arfianto Purbolaksono, menilai temuan anggota DPR yang bermain judol adalah hal memalukan. Ia mengingatkan bahwa DPR maupun DPRD dipilih sebagai wakil rakyat dan digaji tanpa melihat latar belakangnya.
Wakil Rakyat yang lebih fokus pada judi online daripada kondisi rakyat, mencerminkan buruknya wakil rakyat. Nyata adanya lemahnya integritas, tidak Amanah, kredibilitas rendah juga menggambarkan keserakahan akibat kapitalisme.
Anggota Dewan hari ini lebih banyak melegalisasikan kepentingan penguasa dan oligarki dan tidak berpihak pada rakyat banyak.
Hal ini menggambarkan adanya perekrutan yang bermasalah karena tidak mengutamakan kredibilitas, dan juga representasi masyarakat.
Dalam Islam, Majelis Umat adalah representasi umat, berperan penting dalam menjaga penerapan hukum syara oleh pejabat negara dan menyalurkan aspirasi rakyat. Islam mampu melahirkan individu anggota majelis umat yang amanah bertanggung jawab dan peduli pada kondisi Masyarakat.
Seorang wakil rakyat seyogianya memiliki kesiapan mental dan kapasitas profesional untuk menjadi tempat sandaran dan pengaduan mereka yang diwakili, yaitu rakyat.
Lembaga perwakilan rakyat dalam Islam di sebut dengan Ahl al-Hall Wa al-‘aqd. Ahl Al-hall wa Al-Aqd adalah lembaga perwakilan yang menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.
Mereka adalah sekelompok orang dari kalangan kaum muslimin yang dipandang paling baik agamanya, akhlaknya, kecermelangan idenya dan pengaturannya, mereka terdiri dari para ulama, khalifah dan pembimbing umat.
Ahl al-hall wa al-aqd dianggap sebagai kelompok yang mencerminkan ridlo kaum muslimin atau sebagai perwakilan kaum muslimin dalam tataran pemerintahan yang membawa aspirasi kaum muslimin.
Sehingga dalam Islam wakil rakyat tidak mungkin melanggar hukum syara’ seperti judi online, bahkan wakil rakyat tidak akan sempat untuk melakukan hal-hal seperti itu karena mereka akan lebih sibuk untuk mengurusi masalah-masalah yang sedang dihadapi oleh rakyat sehingga wakil rakyat akan berusaha untuk mencari solusi dalam permasalahan yang dihadapi rakyat. Wallahu ‘alam (**)