Rabu 19 Juni 2024
Oleh : Siti Mariani
Aktivis Dakwah
Mulai akhir bulan mei yang lalu harga eceran tertinggi (HET) beras mulai diterapkan di seluruh wilayah Indonesia. Kenaikan beragam disetiap daerah beras premium dan medium naik rata-rata 1000 rupiah.
Masyarakat menengah keatas dengan naiknya harga beras mereka tanggapi dengan biasa saja akan tetapi bagi masyarakat bawah sangatlah terasa menyusahkan. Biasanya bisa beli 5 kg dengan naiknya harga beras maka yg didapat pasti lebih sedikit. Dilansir dalam cnnindonesia.com (17/05/2024), Harga Eceran Tertinggi (HET) beras bakal naik permanen usai 31 Mei mendatang.
Kini, Badan Pangan Nasional (Bapanas) tengah menyiapkan aturan tentang penetapan HET relaksasi beras yang saat ini berlaku menjadi HET permanen.
"Untuk khusus HET (relaksasi) beras diperpanjang sampai 31 Mei. Jadi, gini kita lagi workout supaya bisa ditetapkan," kata Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi dikutip Detikfinance, Jumat (17/5).
Di antara tekanan ekonomi yang semakin sulit, harga beras naik, pengangguran tak terhitung, ditambah sulitnya lapangan pekerjaan.
Maka yang akan terjadi adalah peningkatan angka kemiskinan. Dan berdampaknya pada kelaparan dan stunting. Dengan naiknya HET beras seakan-akan memberi angin segar bagi petani pasalnya dengan naiknya harga HET beras maka naik pula harga gabah ditingkat petani nyatanya kenaikan HET beras tidak selalu berdampak positif dengan yang dialami petani.
Pasalnya kenaikan HET beras tidak diiringi dengan kebijakan kenaikan harga pokok pembelian(HPP) gabah. Petani diibaratkan lumbung padi pada sektor pangan, akan tetapi yang memiliki kuasa dalam distribusi beras hingga bisa mengatur harga beras di pasaran adalah para pengusaha dan mafia pangan.
Kesulitan serta mahalnya akses masyarakat terhadap pangan tentunya hal yang aneh jika terjadi di negara agraris seperti Indonesia.
Tapi karena kesalahan dalam pengelolaan pangan di negeri ini, menjadikan kelangkaan dan mahalnya pangan menjadi sesuatu yang berulang. Sistem kapitalisme yang diterapkan di Indonesia, banyak mafia pangan/pertanian yang mengambil keuntungan dari komoditas pangan.
Beras yang menjadi kebutuhan pokok rakyat, justru menjadi peluang bisnis yang menggiurkan di mata para kapitalis (pengusaha).
Negara yang seharusnya menjamin kebutuhan pangan rakyat justru lepas tangan dan main mata dengan para pengusaha, demi memperkaya diri. Ketersediaan bahan pangan adalah kebutuhan manusia yang autentik.
Menjamin pangan sama halnya menjamin masa depan sebuah negara. Tidak ada ketersediaan pangan, maka kemiskinan dan kelaparan akan selalu mengancam di depan mata. Jika kemiskinan dan kelaparan merata, SDM dan masa depan generasi turut terancam. Oleh karenanya, negara mestinya memprioritaskan kebijakan pangan, termasuk pengelolaan beras dengan tersistem dan terstruktur dengan paradigma yang benar.
Politik Pangan dalam Islam
Pangan adalah kebutuhan pokok seperti beras, merupakan hal krusial. Sudah seharusnya, negara tidak boleh bergantung pada negara lain. Negara harusnya memberi subsidi besar bagi para petani agar mereka dapat memproduksi beras dengan biaya ringan dan keuntungan bisa besar.
Diantara kebijakan yang diambil dalam sistem Islam untuk mengatasi masalah pangan agar tidak tergantung dengan negara lain adalah sebagai berikut.
Pertama, menghentikan impor dan memberdayakan sektor pertanian.
Kedua, kebijakan intensifikasi dan ekstensifikasi pertanian. Intensifikasi dilakukan dengan meningkatkan produktivitas lahan yang sudah tersedia. Negara dapat mengupayakan penyebarluasan teknologi budidaya di kalangan petani.
Ketiga, kebijakan distribusi pangan yang adil dan merata. Islam melarang penimbunan barang dan permainan harga di pasar. Dengan larangan ini, stabilitas harga pangan akan terjaga. Negara pun akan memastikan agar stok beras di pasaran tidak langka.
Negara akan menindak tegas kartel dan mafia pangan yang berupaya memonopoli harga beras di pasar. Selain itu, kebijakan distribusi pangan dilakukan dengan melihat setiap kebutuhan pangan per kepala.
Dengan begitu, akan diketahui berapa banyak kebutuhan yang harus dipenuhi negara untuk setiap keluarga. Demikianlah, Islam dengan sistem pemerintahannya (Khilafah) sangat serius mewujudkan ketahanan pangan dan pengelolaan pangan yang berkeadilan.
Khilafah akan memberangus praktik-praktik perdagangan yang diharamkan. Pengelolaan pangan akan diurus di bawah kendali negara, bukan diserahkan pada swasta, apalagi pengusaha. Wallaahu a'lam bisshowwab