Minggu 9 APRIL 2023
Oleh: Handayani
(Aktivis Muslimah)
Sejumlah truk batu bara hingga belasan ribu unit terkena kemacetan panjang pada hari selasa (28 Februari 2023) hingga rabu pagi (1 Maret 2023). Kemacetan panjang selama 22 jam terjadi di sepanjang Jalan Nasional Tembesi, Batanghari, Jambi.
Akibat kemacetan tersebut para pengusaha truk berteriak di jalan memprotes kemacetan yang mencapai 15 km, sehingga mengakibatkan pengusaha mengalami kerugian sekitar 17 miliar rupiah.
Parahnya lagi, mobil ambulance yang membawa pasien harus terkena dampak kemacetan, alhasil pasien yang dibawahnya meninggal dunia. ( CNBC Indonesia, 3 Maret 2023)
Setelah kejadian ini, Gubernur Jambi Al Haris meminta maaf kepada masyarakat dan menghentikan sementara waktu semua aktivitas angkutan batu bara mulai dari mulut tambang hingga ke jalan Nasional serta akan melakukan perbaikan dan penambalan jalan yang lobang dan rusak. (Oke Jambi, Maret 2023)
Hal serupa juga terjadi di daerah Kalimantan Timur. Jalan poros Sangatta-Bengalon yang merupakan jalan Nasional mengalami kemacetan dan kerusakan jalan karena sering dilintasi truk-truk pengangkut alat berat perusahan tambang di wilayah tersebut.
Dampak dari kemacetan bukan hanya merugikan para pengusaha saja namun lebih dari itu mengancam keselamatan pengendara lain.
Karena jalanan yang rusak dan juga harus satu jalur dengan angkutan kendaraan besar milik pengusaha atau perusahaan, dikarenakan pihak tersebut enggan mengeluarkan biaya besar untuk pembangunan jalur khusus untuk kendaraan besar ini. Sejumlah kecelakaan di jalan raya pun di akibatkan oleh mobil truk hingga menelan korban jiwa.
Sejatinya Kemacetan dan kerusakan jalan sudah menjadi pemandangan yang biasa terjadi di berbagai daerah di indonesia, baik di kota besar maupun daerah terpencil yang sering dilalui kendaraan antar wilayah (jalan Nasional/ jalan tol).
Meski pun akan ada perbaikan jalan, namun kerusakan dan kemacetan jalan akan terulang kembali yang memakan anggaran dana yang bahkan sampai triliunan.
Adapun perbaikan dan pembangunan jalan atau infrastruktur lainnya sepenuhnya bukan hanya bertujuan untuk rakyat semata, namun ada udang dibalik batu.
Karena Nyatanya masih banyak daerah-daerah di indonesia yang kondisi jalanannya sangat memprihatinkan bahkan tidak mempunyai akses jalur transportasi seperti jalanan beraspal atau pun jembatan. Alhasil akan berdampak pada keselamatan rakyat dan terhambatnya distribusi bahan pokok ke daerah terpencil.
Seakan-akan pembangunan infrastruktur jalan di daerah pelosok dibangun karena adanya perusahan baru yang membutuhkan jalan untuk akses distribusi ke perusahaan tersebut.
Anggaran dana untuk pembangunan dan perbaikan jalan yang mencapai ratusan juta hingga triliunan rupiah menjadi lahan subur orang-orang untuk mengkorupsi dana tersebut, sehingga pembangunan jalan atau infrastruktur yang lain hanya asal kerja dan menggunakan bahan bangunan yang berkualitas rendah.
Dimana pemabangunan infrastruktur dari uang hasil pajak dan palak rakyatnya sendiri. Seharusnya, fasilitas umum termasuk jalan yang baik dan merata adalah hak rakyat.
Namun, salah mengurusi jalan dan salah mengurus rakyat tidak lepas dari sistem kapitalisme sekuler yang menjadi jantung roda pemerintahan yang notabenenya juga untuk mencari keuntungan contohnya pembuatan jalan di daerah pelosok karena adanya perusahaan disana dan pemerintah yang cenderung abai ketika ada masalah mereka akan saling lempar tanggung jawab.
Pemerintah yang seharusnya menjadi pelayan rakyat hanya menjadikan jabatan sebagai ajang eksistensi diri, kedudukan dan menambah kekayaan saja.
Berbeda jauh dengan sistem pemerintahan yang lahir dari akidah Islam yaitu Khilafah Islamiyyah yang berlandaskan ketakwaan kepada Allah SWT.
Dalam Islam, jalan merupakan salah satu infrastruktur yang sangat penting dalam membangun dan meratakan ekonomi negara demi kesejahteraan rakyat.
Jalan adalah kepemilikan umum, sehingga semua orang berhak menikmati fasilitas yang aman dan nyaman. Oleh sebab itu, negara wajib membangun infrastruktur yang baik dan merata hingga ke pelosok negeri, bukan hanya di perkotaan dan daerah industri saja.
Khalifah sebagai pemimpin dalam Khilafah adalah pelayan dan pelindung bagi rakyatnya sehingga khalifah akan bertanggung jawab kepada rakyatnya dan tidak akan mencari keuntungan dari proyek-proyek yang menyangkut kemaslahatan rakyat.
Seperti sabda Rasulullah SAW: “Imam adalah raa’in (pengurus rakyat) dan iya bertanggung jawab atas penguasaan rakyatnya”. (HR, Bukhari).
Selain itu, kekuasaan dalam Islam terpusat ke pemerintahan sehingga keberpemilikan umum tidak akan dikuasai oleh korporasi.
Alhasil, infrastruktur seperti jalan yang baik dan lebar serta alat transportasi yang murah bahkan gratis. Pembuatan jalur khusus angkutan besar seperti truk tambang atau industri akan dipisah dan tentunya dikelolah oleh pemerintah untuk kemaslahatan rakyat.
Tentunya, Pengelolaan jalan yang benar akan jarang dijumpai jalan yang macet, jalan rusak dan meminimalisir terjadinya kecelakaan dalam negeri.
Sistem kapitalisme dan sistem yang lahir dari Islam sangat berbanding terbalik. Kemaslahatan rakyat tidak akan terwujud tanpa adanya negara Khilafah yang menerakan sistem Islam secara kaffah didalamnya. Wallahu’alam bissawaf...