Senin 20 MARET 2023

Oleh: Rahmi Surainah, M.Pd

Alumni Pascasarjana Unlam

Banjarmasin Rektor Universitas Mulawarman (Unmul) Samarinda,Kalimantan Timur, Abdunnur ingin menjadikan kampus yang dipimpinnya seperti kampus-kampus besar di Indonesia. Di antaranya Universitas Indonesia (UI), Institut Teknologi Bandung (ITB), Universitas Hasanuddin (Unhas), Universitas Gadjah Mada (UGM), dan Universitas Negeri Yogyakarta (UNY).

Universitas dengan status PTN BH merupakan salah satu target dalam periode kepemimpinannya. Tentu saja keinginan rektor Unmul tersebut mendapat reaksi bagi mereka yang kritis. Salah satunya, Muhammad Al Fatih, mahasiswa ilmu komunikasi, FISIP 2022.

Dia lewat tulisan opini dalam laman sketsanmul.co meminta kepada Abdunnur, Rektor Unmul untuk mempertimbangkan baik-baik keputusan menjadikan Unmul PTN-BH. Menurutnya ada banyak cara alternatif menjadikan kampus lebih baik.

Selain itu, reaksi berupa diskusi publik bertemakan "Kampus dalam Kepungan Komersialisasi Pendidikan" digelar Kaukus Indonesia untuk Kebebasan Pendidikan (KIKA). Diskusi digelar secara virtual Zoom yang tayang di YouTube Kaukus Indonesia Kebebasan Akademik, Selasa 7 Maret 2023.

  Nasrullah Ullah dari FIB Unmul memulai dengan mereview kasus-kasus yang pernah terjadi perihal mahalnya biaya pendidikan di universitas saat ini. Ia menjabarkan perihal adanya kasus-kasus di daerah yang teriak akan mahalnya biaya pendidikan.

Dari penjabarannya, kehadiran PTN BH menghadirkan mitos-mitos yang terkesan baik, tetapi justru tak demikian.

"Mitosnya, otonomi dan kemandirian, tetapi saya menyebutnya menjadi bisnis pendidikan bercabang menjadi seperti Alfamartisasi, Indomaretisasi," ujarnya.

Hadirnya PTN BH dalam sistem pengelolaan pendidikan di tingkat universitas inilah yang kemudian disorot dan dinilai menjadi penyebab beberapa persoalan di bidang pendidikan seperti misalnya, kenaikan harga UKT (Uang Kuliah Tunggal) serta rendahnya kesejahteraan dosen.

Ini tak lepas dari PTN BH yang memiliki hak otonom, tetapi justru dalam pengaplikasiannya, membuat universitas harus mencari cara memenuhi ekonominya sendiri.

Demikianlah reaksi kritis atas keinginan rektor Unmul yang menjadikan PTN BH. PTN BH memiliki kepanjangan Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum.

Dalam artian, PTN BH adalah perguruan tinggi negeri yang didirikan oleh pemerintah dengan status berbadan hukum yang otonom. Artinya perguruan tinggi negeri tersebut oleh pemerintah melalui Kemendikbud sudah diberi hak otonom agar lebih mandiri. 

PT dalam Cengkeraman Kapitalisasi Pendidikan Target Unmul menjadi PTN BH selain keinginan rektor tentunya juga dilatarbelakangi oleh adanya perpindahan IKN. Dikabarkan Ruang lulusan perguruan tinggi lokal di Kaltim agar berkontribusi di Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) dinilai masih minim.

Alasannya, syarat perguruan tinggi yang ditetapkan pada seleksi terbuka penerimaan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) Otorita IKN, terakreditasi unggul dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT).

Sementara di Kaltim, belum memiliki perguruan tinggi terakreditasi unggul. Dikutip dari https://www.banpt.or.id/, akreditasi perguruan tinggi di Kaltim hanya ada baik sekali atau sangat baik. Terdapat enam perguruan tinggi yang mengantongi akreditasi baik sekali. Salah satunya Universitas Mulawarman (Unmul).

Bukan hanya Unmul, secara umum Indonesia berkeinginan kuat untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi agar lebih dikenal dunia dengan masuk ke dalam jajaran universitas kelas dunia.

Memang sejak 2006, pemerintah Indonesia terus mendorong berbagai PT di dalam negeri untuk meraih status WCU. Bahkan, Kemendikbudristek menjadikannya arus utama dengan agenda “Peningkatan Reputasi Perguruan Tinggi Indonesia Menuju World Class University."

WCU menjadi indikator yang tersemat dalam Rencana Strategis Kemendikbudristek 2020—2024, yaitu dengan meletakkan key performance indicator (KPI) melalui target pencapaian lima PT Indonesia masuk ke dalam top 500 PT terbaik dunia.

Di Indonesia, standar mutu WCU menjadi acuan akreditasi di PT oleh Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi (BANPT). Akhirnya, semua PT berfokus menyusun kurikulum serta program-program kampus agar sejalan dengan target WCU.

Padahal kalau dikritisi globalisasi PT sejalan dengan konteks politik ekonomi kapitalisme, mendudukkan Ilmu pengetahuan sebagai komoditas ekonomi dan distandardisasikan sesuai kebutuhan bisnis.

Melalui penerapan Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) mengarahkan pengembangan kurikulum kampus berbasis industri. Tujuan kuliah sekadar untuk kerja. Orientasi pendidikan bergeser mengikuti arahan industri kapitalis.

Universitas di Indonesia lebih berfokus memenuhi kebutuhan pencapaian indikator WCU. Riset dan penelitian dikembangkan untuk terdaftar dalam jurnal internasional Scopus.

Padahal, seharusnya pengembangan ilmu dan teknologi diarahkan untuk problem solving masyarakat. Walhasil, globalisasi pendidikan membuka jalan bagi negara Barat untuk bisa mengontrol dunia pendidikan sesuai kepentingan mereka.

Pasalnya, mereka lebih mudah memastikan jalannya pendidikan mengikuti standar internasional. Selama pendidikan Indonesia hanya berkiblat pada pendidikan Barat, akan sulit untuk mencetak generasi unggul dan berkarakter pemimpin terbaik.

Tentu menjadi sulit pula untuk membangun negara besar yang memimpin peradaban. Dengan demikian tidak salah kalau PTN BH bagian dari MBKM adalah merupakan bukti nyata komersialisasi pendidikan oleh negara yang seharusnya gratis dan berkualitas diperuntukkan bagi seluruh generasi umat.

Tapi kapitalisme yang diterapkan hari ini telah menyebabkan penguasa abai dengan tanggung jawabnya memberikan pendidikan bagi seluruh rakyatnya dengan mengkomersilkan lembaga pendidikan tinggi menjadi PTN BH dalam program MBKM. Akibatnya, minim anak negeri yang mengenyam pendidikan tinggi.

Padahal pendidikan adalah hak seluruh rakyat yang dijamin pemenuhannya oleh negara. Sebagaimana dalam pasal 33 ayat 1 yang berbunyi: "Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan. (2) Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya."

Namun pasal tersebut hanya berupa rangkaian tulisan tanpa implementasi oleh negara dalam sistem demokrasi.

Pendidikan dalam Islam Tata kelola pendidikan dalam Islam diarahkan oleh negara secara independen tanpa mengikuti tren global. Negaralah yang bertanggung jawab dalam pembiayaan dan kurikulumnya. Adapun rahasia keberhasilan sistem pendidikan Islam adalah karena dibangun atas dasar akidah Islam.

Output pendidikan terus menghasilkan para ahli sekaligus ulama. Dengan demikian, solusi untuk memajukan pendidikan adalah dengan menerapkan sistem pendidikan Islam yang telah terbukti meninggikan peradaban Islam. Pendidikan tinggi kelas dunia hanya lahir dari sebuah negara yang memiliki visi yang mendunia dan independen.

Tinta emas sejarah mencatat bahwa kaum muslim pernah menjadi negara nomor satu, bahkan universitas di negara Islam menjadi universitas terkemuka di dunia.

Secara umum, ada dua tujuan pokok sistem pendidikan Islam. Pertama, membangun kepribadian islami, yakni pola pikir (akliah) dan jiwa (nafsiah) bagi anak-anak umat.

Keharusan ini karena akidah Islam adalah asas kehidupan setiap muslim sehingga harus dijadikan asas berpikir dan berkecenderungan. Artinya, strategi pendidikan harus dirancang untuk mewujudkan identitas keislaman yang kuat, baik aspek pola pikir maupun pola sikap.

Metodenya adalah dengan penanaman tsaqafah Islam, berupa akidah, pemikiran, dan perilaku Islam ke dalam akal dan jiwa anak didik. Dengan demikian, kurikulum pendidikan Negara (Khilafah) harus disusun dan dilaksanakan untuk merealisasikan tujuan tersebut.

Kedua, mempersiapkan anak-anak kaum muslim agar di antara mereka menjadi para ulama yang ahli di setiap aspek kehidupan, baik ilmu-ilmu keislaman (ijtihad, fikih, atau peradilan), maupun berbagai bidang sains (teknik, kimia, fisika, atau kedokteran).

Di pundak para ilmuwan, pakar, dan ahli kelaklah, ada kesanggupan untuk membawa negara dan umat Islam menempati posisi puncak di antara bangsa-bangsa dan negara-negara lain di dunia. Walhasil, negara akan menjadi pemimpin dan berpengaruh kuat dengan mabda Islam. Wallahualam