Kamis 9 MARET 2023
Penulis: Siti Arupah SPi
Pemerhati Pendidikan dan Lingkungan
Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, Indonesia sudah seharusnya memiliki konstruksi ekonomi kelautan yang tangguh, Namun kenyataan di lapangan justru mengatakan sebaliknya, 53% nelayan kita masih diperkirakan hidup di bawah garis kemiskinan.
Terjebak dalam lingkaran setan yang juga mempengaruhi kualitas hidup, kesehatan, dan pendidikan keluarga mereka. Tahun 2017, terhitung ada 2,7jt nelayan kita yang ikut andil memasok 25% penduduk miskin di Indonesia.
97% diantaranya beroperasi dengan kapal-kapal kecil, ukurannya pemanfaatan peluang pengembangan aktivitas ekonomi bernilai tambah tinggi, seperti pariwisata berkualitas, pengembangan energi terbarukan, ekonomi sirkular, dan industri pengolahan berbasis sumber daya kelautan.
Ekonomi biru juga merupakan ruang untuk menciptakan inovasi dan kreativitas baru, baik pada sektor yang sudah ada maupun yang sedang berkembang, sehingga ekonomi biru dapat menjadi penggerak peningkatan kesejahteraan yang inklusif.
Transisi Indonesia ke ekonomi biru juga diharapkan menjadi model pengembangan industri berbasis kelautan yang berkelanjutan yang mengurangi ketergantungan ekonomi pada sektor ekstraktif.
Upaya Kementerian PPN/Bappenas dalam penyusunan Kerangka Pembangunan Ekonomi Biru untuk Transformasi Ekonomi Indonesia ini mendapat dukungan dari OECD, serta Pemerintah Swedia.
Kolaborasi ini akan dilanjutkan dalam perumusan Peta Jalan Pembangunan Ekonomi Biru untuk Indonesia, dan kemudian menjadi salah satu agenda pembahasan Development Working Group di G20 Aspek utama pendekatan Ekonomi Biru adalah kepedulian terhadap lingkungan dan pembangunan berkelanjutan.
Visi Jangka Panjang Pembangunan Indonesia 2005-2025 § Mewujudkan Indonesia menjadi negara kepulauan yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional dengan strategi utama: Terbangunnya jaringan sarana dan prasarana sebagai perekat semua pulau dan kepulauan Indonesia.
Meningkat dan menguatnya sumber daya manusia di bidang kelautan yang didukung oleh pengembangan IPTEK Menetapkan wilayah NKRI, aset aset, dan hal-hal yang terkait dalam kerangka pertahanan negara Membangun ekonomi kelautan secara terpadu dengan mengoptimalkan pemanfaatan sumber kekayaan laut secara berkelanjutan Mengurangi dampak bencana pesisir dan pencemaran laut Isu
Strategis Wilayah Perairan IKN
Tidak tertatanya pengembangan dan pemanfaatan ruang laut di kawasan IKN di wilayah laut Masih rendahnya nilai produksi dan industry pengolahan hasil perikanan di wilayah laut IKN Belum tersedianya sentra kelautan dan perikanan di wilayah laut IKN.
Penyedia pangan hasil perikanan laut bagi IKN
Kawasan laut perairan IKN sebagai pusat pertumbuhan baru di kawasan tengah Indonesia dengan posisi wilayah sangat strategis (Jalur ALKI, dekat dengan Makassar, batimetri yang cukup dalam untuk alur pelayaran kapal besar).
Potensi pengembangan teknologi energI terbarukan untuk mendukung visi IKN yang berkelanjutan Masih rendahnya tingkat perekonomian masyarakat pesisir Budaya masyarakat pesisir yang perlu dipertahankan ekonomi biru akan mengakomodir kesepakatan luas ruang laut IKN seluas 68.189 ha Perairan.
Sehingga diperlukan penataan kawasan pemukiman nelayan di atas permukaan laut Ekosistem pesisir terdampak limbah dari kegiatan pemanfaatan ruang baik di wilayah daratan maupun di perairan laut seperti kepelabuhanan, pertambangan minyak dan gas serta batubara dan aktivitas tangkap para nelayan Blue Finance Instruments Development Guideline, diluncurkan oleh Menteri PPN/Kepala Bappenas tanggal 1 November 2022. Sebagai dasar pengembangan pembiayaan inovatif program-program berkelanjutan dengan blue focus.
Menyeimbangkan antara pembangunan ekonomi dan ekologi sangat penting bagi pemanfaatan sumberdaya maritim dan kelautan yang berkelanjutan Potensi ekonomi kemaritiman Indonesia mencakup 11 sektor dengan nilai sekitar USD 1.33 triliun dan kesempatan kerja bagi 45 juta orang (perikanan tangkap, aquaculture, industry pengolahan ikan, wisata marine, dan jasa lingkungan) termasuk di wilayah perairan.
IKN Retorika di balik Ekonomi Biru
Dengan dalih mendorong pertumbuhan ekonomi, inklusi sosial & peningkatan, serta selaras dengan memastikan keberlanjutan laut dan daerah pesisir.
Menanggulangi polusi laut dalam segala bentuk, selaras upaya peningkatan nilai tambah ekonomi Meletakan landasan strategis bagi transformasi ekonomi Masyarakat Pesisir sebagai pusat pertumbuhan ekonomi biru.
Ekonomi Biru dapat mengembangkan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir yang hidup berdampingan dengan sumber daya pesisir dan laut.
Peningkatan Kapasitas Masyarakat Pesisir oleh Pemerintah Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut dengan memahami prinsip keberlanjutan Cara berpartisipasi dalam menghadapi tantangan penurunan kualitas lingkungan hidup dan perubahan iklim dan Melawan kasus pelanggaran kelautan dan perikanan seperti IUU Fishing.
Cara berpartisipasi dalam menghadapi tantangan penurunan kualitas lingkungan hidup dan perubahan iklim Maka dimulailah ekspansi mencari wilayah-wilayah dengan SDA yang besar untuk mensuplai kebutuhan industrinya sementara negara berkembang ditekan untuk mengurangi emisi karbon dengan berbagai perjanjian.
Terbukti tahun 2005 dibuatlah perjanjian yang dikenal dengan nama Protokol Kyoto. Isinya adalah bagaimana negara-negara yang meratifikasi protokol berkomitmen untuk mengurangi emisi karbon atau bekerja sama dalam perdagangan karbon.
Maka dicarilah negara berkembang yang memiliki hutan luas
Ditambah terumbu karang yang ternyata mampu mengikat emisi karbon 11 kali lipat dari hutan tropis.Terumbu karang adalah tempat tinggal bagi ribuan binatang laut dan memiliki daya ekonomi yang tinggi serta sangat bermanfaat bagi manusia.
Di samping pesona dari terumbu karang sebagai destinasi pariwisata. Inilah titik tekan mengapa pelestarian terumbu karang masuk ke dalam ekonomi biru. Lanjut pada Konferensi Perubahan Iklim (COP26) di tahun 2021.
Indonesia dan Swedia sebagai negara yang sama-sama merupakan negara kepulauan sepakat untuk menerapkan ekonomi biru. Indonesia memiliki bagian terbesar Segitiga Terumbu Karang yang menjadi habitat 76% dari seluruh spesies terumbu karang dan 37% seluruh spesies ikan terumbu karang.
Dengan kekuatan sistem kapitalisme negara-negara industri berhasil menguasai SDA yang melimpah di negara-negara berkembang.
Konsep ini menerapkan logika ekosistem, yaitu ekosistem selalu bekerja menuju tingkat efisiensi lebih tinggi untuk mengalirkan nutrien dan energi tanpa limbah untuk memenuhi kebutuhan dasar bagi semua kontributor dalam suatu sistem.
Faktanya kegiatan konservasi dan rehabilitasi sudah dilakukan selama bertahun-tahun, namun kerusakan ekosistem meningkat lebih cepat dari proses pemulihan tersebut.
Hal ini tentu menyebabkan dampak yang serius pada kesehatan lingkungan laut dan produktivitas Kerusakan terumbu karang di berbagai wilayah karena aktivitas kapal, polusi dan sampah, pemboman ikan, dan lain-lain secara langsung telah merusak habitat hidup ikan-ikan yang ada di laut.
Dalam buku dan laporannya, UNDP bahkan menyebutkan jika kerusakan lingkungan laut menjadi salah satu penyebab utama kemiskinan masyarakat pesisir dan kemiskinan secara gradual juga menyebabkan kerusakan lingkungan yang lebih parah Dari sana semakin menunjukkan arogansi negara-negara kapitalis.
Mereka menguasai teknologi dan kekuatan modal dalam menjarah laut secara brutal mengunakan alat-alat teknologi tinggi yang tidak ramah lingkungan sementara negara berkembang harus bertanggung jawab akibat yang ditimbulkannya.
Dengan berbagai program berkelanjutan negara berkembang yang dijarah juga dipaksa untuk ikut bertanggung jawab dengan ikut menyepakati berbagai program yang sebenarnya pro kontra dengan prinsip berkelanjutan.
Maka dapat dilihat bagaimana skema yang ada, pada akhirnya SDA akan dikelola sebagai bahan mentah, kemudian akan dikelola lagi oleh negara kapitalis. Di samping itu, dengan dalih mengembangkan pariwisata untuk masyarakat kecil, dibukalah kran investasi.
Kalaupun masyarakat kecil merasakan dampaknya maka tidak sebanding dengan yang didapatkan oleh para kapital ditambah masuknya budaya asing. Oleh karena itu, menjadi jelas bahwa ada kepentingan kapitalis untuk keuntungan besar bagi mereka. Pada akhirnya melanggengkan ideologi kufur yang mereka usung. inilah bentuk penjajahan seluruh aspek yang tengah berlangsung di negeri kaum muslimin termasuk Indonesia.
Solusi Tuntas Islam
Islam adalah ajaran yang sempurna, sesuai fitrah manusia. Tidak hanya mengajarkan bagaimana manusia berhubungan dengan Tuhannya tetapi juga mengatur semua aspek kehidupan termasuk pengelolaan laut sesuai tuntutan syariat. Diatur sesuai hak kepemilikan Allah sebagai pengatur semesta termasuk Sumber daya lauti.
Sstem pemerintahan, yang dikenal dengan sistem Khilafah. Loyalitasnya dan tanggung jawabnya kepada Allah dan rakyat akan menutup secara berlapis pengelolaan laut di tangan asing yang cenderung merugikan rakyat dan merusak alam. Dengan berlandas kepada Al-Qur'an dan As-sunah, pengaturan hidup akan diatur.
Termasuk dalam hal pengelolan sumber daya alam. Sebagaimana hadist Rasulullah Saw yang bersabda, “ Kaum muslim berserikat (memiliki hak yang sama dalam tiga hal, air, rumput dan api.” (HR. Ibnu Majah).
Hal ini menjelaskan bahwa kepemilikan umum dikelola dan dijaga oleh negara untuk kepentingan umum. Pengelolaannya harus di bawah tanggung jawab negara dan hasilnya akan dikembalikan untuk kemaslahatan masyarakat.
Pengelolaan di bawah kendali negara pastinya akan memperhatikan dampak lingkungan yang terjadi. Melepaskan dari cengkraman kapitalisme adalah sebuah keharusan, untuk kemudian diganti dengan sistem yang benar yaitu sistem Islam.
Inilah saat di mana kaum muslim harusnya menyadari bahwa keterpurukan kita selama ini karena dipermainkan dan dikuasai oleh negara kapitalis.
Jauhnya hidup kita dari syariat Allah, tidak menjadikan syariat sebagai pegangan hingga kemuliaan jauh dari hidup kita. Maka inilah saatnya untuk bersama-sama meraih kemuliaan dengan kembali menerapkan Islam secara Kaffah. Wallahu'alam